- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi dinamika politik Venezuela dengan memprioritaskan keselamatan WNI di sana.
- DPR mendesak Kementerian Luar Negeri memantau situasi 24 jam dan menyusun rencana darurat evakuasi WNI.
- Indonesia harus menjaga prinsip non-intervensi dan kedaulatan Venezuela sambil tetap bertindak tegas melindungi warga negaranya.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi serius dinamika politik yang tengah bergejolak di Venezuela menyusul adanya klaim penangkapan Presiden Venezuela oleh pihak Amerika Serikat.
Dave menegaskan bahwa prioritas tertinggi pemerintah Indonesia saat ini adalah menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.
"Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI memandang bahwa langkah pertama yang paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama," ujar Dave kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Politisi Partai Golkar ini mengimbau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan pemantauan intensif selama 24 jam dan terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas.
Ia meminta pemerintah segera menyusun skenario darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi jika kondisi keamanan di Venezuela semakin memburuk.
Terkait wacana evakuasi atau pemulangan WNI, Dave menilai persiapan logistik dan jalur evakuasi harus sudah dimatangkan sejak dini.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tetap dilakukan dengan perhitungan yang matang sesuai perkembangan situasi.
"Kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat," tegasnya.
Di sisi lain, Dave menekankan pentingnya Indonesia menjaga marwah politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Baca Juga: AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Meski fokus pada perlindungan warga negara, Indonesia diharapkan tetap menghormati kedaulatan Venezuela dan berpegang pada prinsip non-intervensi.
"Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan, agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara," kata dia.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Kemenlu agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan hukum internasional.
Ia berharap diplomasi Indonesia tetap tegas dalam melindungi rakyatnya namun bijak dalam menyikapi konflik politik global.
"Pesan utama Komisi I DPR RI jelas: keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada, dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD 100 per Barel Setelah Trump Culik Maduro
-
Operasi Kilat Militer Amerika Serikat, Ini 5 Fakta Penangkapan Presiden Venezuela
-
Pertamina Miliki Kilang Minyak di Venezuela, Terdampak?
-
Krisis Venezuela-Amerika Serikat dan Persimpangan Kebijakan FIFA Imbas Ulah sang Anak Emas
-
AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Siapa Shehbaz Sharif? Tokoh Kunci di Balik Gencatan Senjata AS-Iran
-
Minta Evaluasi Mingguan, Ketua DPRD DKI Kawal Kebijakan WFH ASN Jakarta Agar Tak Rugikan Warga
-
Diduga Salah Injak Gas, HR-V Tabrak Motor di Joglo: Massa Kesal dan Pukul Kaca Mobil
-
Hizbullah Ancam Israel: Jika Langgar Gencatan Senjata, Iran Siap Turun Tangan
-
Polisi Intip Polisi! Briptu BTS Nekat Rekam Polwan di Kamar Mandi Asrama, Terancam Sanksi Etik
-
Yassierli Lantik 12 Pejabat, Tekankan Jabatan sebagai Amanah dan Prioritas Layanan Publik
-
Viral Deretan Motor Berlogo BGN, Dadan Hindayana: Untuk Operasional MBG di Daerah Sulit
-
Gencatan Senjata AS-Iran: Daftar 10 Tuntutan Teheran yang Disetujui Trump dan Fakta Terbarunya
-
Prabowo Dorong Joint Venture Garuda dan Saudia Airlines untuk Efisiensi Penerbangan Haji
-
Dasco Dinilai Sukses Terapkan 'Manajemen Persaudaraan' Lawan Politik 'Devide et Impera'