- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi dinamika politik Venezuela dengan memprioritaskan keselamatan WNI di sana.
- DPR mendesak Kementerian Luar Negeri memantau situasi 24 jam dan menyusun rencana darurat evakuasi WNI.
- Indonesia harus menjaga prinsip non-intervensi dan kedaulatan Venezuela sambil tetap bertindak tegas melindungi warga negaranya.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi serius dinamika politik yang tengah bergejolak di Venezuela menyusul adanya klaim penangkapan Presiden Venezuela oleh pihak Amerika Serikat.
Dave menegaskan bahwa prioritas tertinggi pemerintah Indonesia saat ini adalah menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.
"Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI memandang bahwa langkah pertama yang paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama," ujar Dave kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Politisi Partai Golkar ini mengimbau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan pemantauan intensif selama 24 jam dan terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas.
Ia meminta pemerintah segera menyusun skenario darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi jika kondisi keamanan di Venezuela semakin memburuk.
Terkait wacana evakuasi atau pemulangan WNI, Dave menilai persiapan logistik dan jalur evakuasi harus sudah dimatangkan sejak dini.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tetap dilakukan dengan perhitungan yang matang sesuai perkembangan situasi.
"Kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat," tegasnya.
Di sisi lain, Dave menekankan pentingnya Indonesia menjaga marwah politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Baca Juga: AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Meski fokus pada perlindungan warga negara, Indonesia diharapkan tetap menghormati kedaulatan Venezuela dan berpegang pada prinsip non-intervensi.
"Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan, agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara," kata dia.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Kemenlu agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan hukum internasional.
Ia berharap diplomasi Indonesia tetap tegas dalam melindungi rakyatnya namun bijak dalam menyikapi konflik politik global.
"Pesan utama Komisi I DPR RI jelas: keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada, dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD 100 per Barel Setelah Trump Culik Maduro
-
Operasi Kilat Militer Amerika Serikat, Ini 5 Fakta Penangkapan Presiden Venezuela
-
Pertamina Miliki Kilang Minyak di Venezuela, Terdampak?
-
Krisis Venezuela-Amerika Serikat dan Persimpangan Kebijakan FIFA Imbas Ulah sang Anak Emas
-
AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina