- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi dinamika politik Venezuela dengan memprioritaskan keselamatan WNI di sana.
- DPR mendesak Kementerian Luar Negeri memantau situasi 24 jam dan menyusun rencana darurat evakuasi WNI.
- Indonesia harus menjaga prinsip non-intervensi dan kedaulatan Venezuela sambil tetap bertindak tegas melindungi warga negaranya.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi serius dinamika politik yang tengah bergejolak di Venezuela menyusul adanya klaim penangkapan Presiden Venezuela oleh pihak Amerika Serikat.
Dave menegaskan bahwa prioritas tertinggi pemerintah Indonesia saat ini adalah menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.
"Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI memandang bahwa langkah pertama yang paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama," ujar Dave kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Politisi Partai Golkar ini mengimbau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan pemantauan intensif selama 24 jam dan terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas.
Ia meminta pemerintah segera menyusun skenario darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi jika kondisi keamanan di Venezuela semakin memburuk.
Terkait wacana evakuasi atau pemulangan WNI, Dave menilai persiapan logistik dan jalur evakuasi harus sudah dimatangkan sejak dini.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tetap dilakukan dengan perhitungan yang matang sesuai perkembangan situasi.
"Kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat," tegasnya.
Di sisi lain, Dave menekankan pentingnya Indonesia menjaga marwah politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Baca Juga: AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Meski fokus pada perlindungan warga negara, Indonesia diharapkan tetap menghormati kedaulatan Venezuela dan berpegang pada prinsip non-intervensi.
"Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan, agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara," kata dia.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Kemenlu agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan hukum internasional.
Ia berharap diplomasi Indonesia tetap tegas dalam melindungi rakyatnya namun bijak dalam menyikapi konflik politik global.
"Pesan utama Komisi I DPR RI jelas: keselamatan WNI adalah prioritas, kesiapan evakuasi harus ada, dan diplomasi Indonesia harus tetap tegas namun bijak dalam menghadapi dinamika ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD 100 per Barel Setelah Trump Culik Maduro
-
Operasi Kilat Militer Amerika Serikat, Ini 5 Fakta Penangkapan Presiden Venezuela
-
Pertamina Miliki Kilang Minyak di Venezuela, Terdampak?
-
Krisis Venezuela-Amerika Serikat dan Persimpangan Kebijakan FIFA Imbas Ulah sang Anak Emas
-
AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Maulid Nabi Tanggal Berapa? Ini Jadwal 2026 Berdasarkan SKB 3 Menteri
-
Ciri-Ciri Makhluk Hidup yang Perlu Diketahui, Lengkap dengan Penjelasannya
-
Tabrakan Beruntun di Tol Dalam Kota Dekat GT Senayan, Dua Orang Luka
-
Tone Deaf Bukan Sekadar Label: Politik Punya Andil Besar dalam Hidup Kita
-
Cara Membersihkan Pori Tersumbat akibat Makeup, Ikuti 10 Tips Ini
-
BPS Jelaskan Mengapa Bisa Masuk Desil Tinggi Meski Merasa Ekonomi Pas-pasan
-
Paradoks SDA Indonesia: Ketika Kekayaan Negeri Sendiri Menjadi Barang Mewah
-
Netizen Bandingkan Dana Suvenir HUT RI dengan Penanganan Bencana, Ini Kata Menkeu
-
Buntut OTT Rektor Unsoed, Anggota DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Jalur Mandiri PTN
-
Sengketa Lahan SDI Pembangunan Pamulang, Polisi Sebut Kedua Pihak Sepakat Mediasi