Satgas Galapana DPR RI Dorong Sinkronisasi Data Percepatan Huntara, Target Rampung Jelang Ramadan

Suara.com - Persoalan kemanusiaan pascabencana banjir di Aceh kini memasuki fase krusial. Satuan Tugas atau Satgas Galapana DPR RI menegaskan pentingnya langkah cepat dalam pembangunan hunian sementara alias huntara.

Sebab, warga Aceh kini masih banyak yang bertahan di tenda-tenda darurat. Urgensi ini kian meningkat mengingat umat Muslim akan segera menyambut bulan suci Ramadan.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa warga terdampak masih menghadapi keterbatasan fasilitas di pengungsian.

Menanggapi hal tersebut, Satgas Galapana DPR RI bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral guna memangkas birokrasi yang menghambat distribusi bantuan infrastruktur.

Sinkronisasi Data Jadi Kunci Utama

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, dalam keterangan resminya menyatakan prinsipnya seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, telah menyatakan kesiapan penuh.

Namun, kendala klasik mengenai validasi data di lapangan masih menjadi ganjalan yang harus segera diselesaikan.

TA Khalid menggarisbawahi bahwa efektivitas pembangunan Huntara sangat bergantung pada seberapa akurat data yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Sinkronisasi antara data penerima manfaat dan ketersediaan lahan menjadi poin krusial, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan atau salah sasaran.

Baca Juga: Aceh dan Bencana: Ketangguhan di Tanah Serambi Mekkah

“Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi, agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar TA Khalid, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen anggaran dan material dari pusat tidak akan berarti banyak tanpa dukungan teknis dari level kabupaten/kota, yang memahami detail kondisi geografis dan demografis warga terdampak.

Komitmen BUMN Siapkan 15.000 Unit Huntara

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung intensif semalam, terungkap sebuah komitmen besar dari sektor korporasi negara.

Pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BP BUMN telah menyatakan kesiapan mereka untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara di titik-titik terdampak banjir di Aceh.

Angka ini diharapkan mampu mencakup seluruh kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau yang rumahnya mengalami kerusakan berat.