Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) mengeluarkan larangan keras bagi seluruh kader untuk menyalahgunakan kekuasaan maupun melakukan tindak pidana korupsi.

Penegasan ini tertuang dalam Surat Internal No. 508/IN/DPP/I/2026 yang diterbitkan pada 9 Januari 2026.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa instruksi tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menjaga marwah dan kehormatan partai di mata publik.

"Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan Rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Surat instruksi tersebut mencakup empat poin utama yang ditujukan kepada seluruh anggota fraksi mulai dari tingkat DPR RI hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah yang merupakan kader partai:

Menjaga Kehormatan: Melaksanakan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.

1. Larangan Korupsi: Kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.

2. Nol Toleransi: Partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat.

3. Sanksi Pemecatan: DPP PDIP akan menjatuhkan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Terpopuler: Harta Yaqut Cholil Meroket Setara McLaren, 5 Mobil Bekas untuk Karyawan UMR

Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyampaikan bahwa Rakernas 2026 yang dibuka hari ini di Beach City International Stadium, Ancol, akan menjadi momentum strategis.

Selain penguatan internal, forum ini juga akan membahas penegakan hukum yang independen serta transparansi pendanaan politik melalui sekolah partai.

Langkah tegas ini juga dinilai krusial dalam memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam (SDA) dan kehutanan.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana alam, seperti yang belakangan melanda wilayah Sumatra. PDI Perjuangan berharap instruksi ini menjadi pedoman yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader di Indonesia.