- Dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan pejabat publik harus terbiasa menerima kritik, termasuk melalui format roasting.
- Roasting berfungsi sebagai penanda penting dalam membedakan ekspresi kritik dari potensi penghinaan oleh negara.
- Uceng menegaskan bahwa kritik adalah fundamental demokrasi dan negara tidak boleh memiliki sensitivitas berlebihan terhadap suara publik.
Suara.com - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Zainal Arifin Mochtar, menegaskan bahwa pejabat publik dan elit politik perlu dibiasakan menerima kritik. Termasuk melalui medium yang tidak selalu serius seperti roasting.
Hal itu ia sampaikan dalam acara 'ROASTING ZAINAL BUKAN GURU BESAR BIASA' yang digelar menjelang pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, besok.
Menurut Uceng sapaan akrabnya, praktik roasting bisa menjadi penanda penting dalam membedakan kritik dengan penghinaan. Hal ini sekaligus menyentil isu yang belakangan kerap dipersoalkan oleh negara.
Ia menilai, negara semestinya tidak mudah tersinggung terhadap ekspresi kritik dari masyarakat dalam bentuk apapun.
"Perlu menurut saya [pejabat atau elit politik diroasting]. Sekaligus menurut saya ini menjadi garis pembatas yang menarik untuk membedakan antara mana penghinaan dengan mana kritik. Jelas menurut saya, sulit membedakannya itu," kata Uceng ditemui pada Rabu (14/1/2026).
Uceng menyebut upaya memisahkan kritik dan penghinaan secara kaku justru berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.
Ia menilai, pendekatan tersebut sering kali dipaksakan dengan berbagai alasan yang justru melemahkan demokrasi.
"Jadi kalau mau dipaksa bedakan dengan berbagai alasan, berat. Seperti tadi itu [roasting ] kan gimana mau bedakan penghinaan dengan kritik?" ujarnya.
Ia menekankan bahwa kritik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Berikut Harga Kurs Dolar AS di Mandiri, BNI, BRI dan BCA
Dalam kesempatan ini pula, Uceng menyentil negara tidak boleh memiliki 'kuping yang tipis' atau terlalu sensitif terhadap suara publik.
"Harusnya kuping negara itu kan enggak boleh terlalu tipis ya. Harusnya lebih tebal karena kritik itu bagian penting dari demokrasi. Mustahil ada demokrasi kalau tidak ada kritik," tegasnya.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Uceng bahkan menilai hampir seluruh pejabat publik terkhusus para menteri layak menjadi sasaran roasting sebagai bentuk evaluasi sosial terhadap kekuasaan.
"Banyak, hampir semua menteri [layak diroasting]," tandasnya.
Roasting Jadi Ruang Silaturahmi
Adapun acara roasting Zainal dihadiri sejumlah akademisi, aktivis, penulis, dan seniman, di antaranya Hendri Satrio, Denny Indrayana, Bivitri Susanti, Dandhy Laksono, Okky Madasari, Feri Amsari, hingga Putut EA.
Berita Terkait
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
-
Rupiah Melemah, Berikut Harga Kurs Dolar AS di Mandiri, BNI, BRI dan BCA
-
Romantisasi UMKM: Negara yang Absen, Warga yang Dipaksa Adaptif
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Rakyat Rugi Besar! Ini Bahaya Pilkada jika Dikembalikan ke DPRD Menurut Netgrit
-
DPRD DKI Restui Pramono Anung Hapus Jejak Proyek Monorel Mangkrak: Jakarta Ingin Indah
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan
-
Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU
-
Pelukan Jokowi-Eggi Sudjana di Solo Akhiri Drama Sengketa Ijazah: Bagaimana Nasib Roy Suryo Cs?
-
Misteri Harta Jurist Tan, Aset 'Tangan Kanan' Nadiem Bakal Dicari Kejagung Meski Buron
-
Bongkar PBB PT Wanatiara Persada, KPK Ungkap Ada Dugaan Aliran Dana Kasus Pajak ke DJP
-
Cekal Bos Djarum, Kejagung Klaim Masih Usut Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak
-
Badai PHK Hantam 88 Ribu Pekerja Sepanjang 2025: Jawa Barat dan Jawa Tengah Paling Babak Belur