- Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) memulai mogok dagang di Jabodetabek sejak Kamis, 22 Januari 2026.
- Aksi ini dipicu kenaikan harga sapi hidup dan karkas yang tidak wajar sementara daya beli menurun.
- Gubernur DKI Jakarta meyakini perdagangan daging tidak akan lumpuh total meskipun ada rencana mogok tersebut.
Suara.com - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) secara resmi mengumumkan aksi mogok dagang massal yang dimulai hari ini, Kamis (22/1/2026).
Aksi protes tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga Sabtu, 24 Januari 2026.
Gerakan berhenti berjualan ini mencakup seluruh pasar tradisional dan Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah Jabodetabek.
Penyebab utama mogok dagang ini dipicu oleh melambungnya harga sapi timbang hidup dari pihak feedlotter yang dinilai sudah tidak wajar.
Selain itu, APDI menyoroti harga karkas di RPH yang terus merangkak naik di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang melemah.
Ketua DPD APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama, menyatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas tidak terealisasinya jaminan kestabilan harga dari pemerintah.
"Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Menanggapi gejolak tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan respons usai memantau situasi terkini di lapangan.
Pramono mengaku telah membaca laporan mengenai rencana aksi mogok tersebut dan melakukan pengecekan secara mendalam.
Baca Juga: Jakarta 'Diteror' Hujan, Pemprov DKI Terapkan Dua Kali Modifikasi Cuaca
Saat ditemui di Pullman Central Park, Jakarta Barat, Pramono mengungkapkan keyakinannya bahwa aktivitas perdagangan daging di Jakarta tidak akan lumpuh sepenuhnya.
"Saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta," ujarnya.
Pramono menilai setiap pedagang memiliki pertimbangan masing-masing untuk tetap mengais rezeki di pasar-pasar ibu kota.
"Untuk berjualan di Jakarta, itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan," tegasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun terus berupaya menjaga eksistensi UMKM hilirisasi agar tidak semakin terpuruk akibat fluktuasi harga pangan.
Di sisi lain, APDI berharap Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga daging sapi secara nasional.
Berita Terkait
-
Jakarta 'Diteror' Hujan, Pemprov DKI Terapkan Dua Kali Modifikasi Cuaca
-
Hujan Deras Tak Kunjung Reda, Banjir Jakarta Meluas ke 12 RT dan 17 Ruas Jalan
-
Hujan Sejak Malam, Genangan Air di Sekitar Samsat Daan Mogot Picu Kemacetan Arah Grogol
-
Ivar Jenner Mendadak Menghilang
-
8 Ruas Jalan Jakarta Tergenang Imbas Hujan Deras Pagi Ini
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil dalam RUU Polri
-
Pramono Anung Berharap Shin Tae-yong Beri Kado Juara di HUT ke-500 Jakarta
-
Anak Sony Sonjaya Dikabarkan Punya Dapur MBG, Kuasa Hukum: Masalahnya Apa?
-
Larangan Impor Sampah Plastik China Memperburuk Kualitas Udara di Indonesia, Bagaimana Bisa?
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Sempat Mengaku Pasien, WNA asal Vietnam Buka Praktik Dokter Gigi Akhirnya Dideportasi
-
Pemprov Jabar Jadi Pemerintah Daerah Terbaik dalam Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
-
Jelang Dilantik, Mayjen TNI Trenggono Pilih Pensiun Dini Demi Tugas di Badan Gizi Nasional
-
Perkuat Sistem Keamanan, DPRD DKI Dukung Integrasi CCTV Lintas Instansi
-
Siap Bernyanyi! Sony Sanjaya Ajukan JC, Seret 20 Nama Lebih di Kasus Korupsi MBG