Praswad Nugraha: Tak Boleh Ada Wilayah Kebal di Pemeriksaan Kasus Kuota Haji

Suara.com - Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, memberikan catatan kritis sekaligus dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan korupsi pengelolaan kuota haji.

Berdasarkan pengalamannya menyidik kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 yang melibatkan mantan Menteri Agama RI Suryadharma Ali, Praswad menekankan pentingnya penelusuran tuntas hingga ke akar persoalan.

Menurut Praswad, inti dari persoalan dalam kasus ini terletak pada kebijakan pengaturan kuota yang diubah oleh otoritas di Kementerian Agama (Kemenag).

Ia mengingatkan KPK agar teliti dalam membedakan antara pihak yang menjalankan kebijakan resmi dengan pihak yang sengaja melakukan penyimpangan.

"Penyidik KPK wajib membuktikan adanya tindakan aktif dari pihak swasta untuk mengintervensi komposisi kuota, baik melalui suap atau keuntungan lainnya, sehingga ada hubungan dengan pejabat yang memiliki kewenangan regulatif,” ujar Praswad dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, pihak swasta yang bertransaksi atas dasar kebijakan resmi tidak serta-merta bisa dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana baru bisa dijatuhkan jika ditemukan bukti keterlibatan aktif, kesadaran penuh, dan niat jahat dalam membangun skema korupsi bersama pejabat berwenang.

Terkait pemeriksaan terhadap biro-biro perjalanan haji, Praswad menilai langkah KPK tersebut sudah tepat dan merupakan bagian sah dari proses penyidikan. Hal ini diperlukan untuk menguji konstruksi perkara dan menelusuri alur kebijakan.

"Pemeriksaan terhadap biro travel tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kriminalisasi, melainkan sebagai upaya penegakan hukum untuk membedakan secara tegas antara pihak yang beritikad baik dengan pihak yang secara sadar terlibat dalam skema kejahatan," tegasnya.

Baca Juga: Penuhi Panggilan KPK, Gus Alex Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Melalui proses ini, ia berharap KPK mampu menarik garis yang jelas antara tanggung jawab regulator (pemerintah) dan posisi pihak ketiga dalam sengkarut kuota haji tersebut.

Poin kedua yang ditekankan Praswad adalah prinsip persamaan di hadapan hukum. Ia mendesak KPK untuk tidak tebang pilih dalam memanggil saksi maupun menetapkan tersangka.

"Tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada wilayah yang kebal dari pemeriksaan. Jika fakta penyidikan mengarah pada keterlibatan, pengaruh, atau arahan dari siapa pun, baik pejabat aktif maupun mantan pejabat negara, maka KPK wajib menelusurinya secara objektif dan profesional," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa integritas KPK saat ini sedang diuji oleh publik. Keberanian KPK untuk menyentuh semua pihak yang relevan tanpa intervensi kekuasaan menjadi kunci kepercayaan masyarakat.

“Publik menanti proses hukum yang transparan, independen, dan benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan," pungkas Praswad. (Tsabita Aulia)