- DPR RI menyetujui sembilan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1/2026).
- Komisi II DPR RI memilih sembilan nama final melalui musyawarah mufakat setelah melalui proses *fit and proper test*.
- Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua dan Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua Ombudsman RI periode mendatang.
Kombinasi kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa Ombudsman menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap keluhan warga, terutama generasi muda di kota-kota besar yang kini semakin melek akan hak-hak pelayanan publik mereka.
Berikut adalah komposisi lengkap pimpinan dan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 yang telah disetujui:
Ketua: Hery Susanto
Wakil Ketua: Rahmadi Indra Tektona
Anggota:
- Abdul Ghoffar
- Fikri Yasin
- Maneger Nasution
- Nuzran Joher
- Partono
- Robertus Na Endi Jaweng
- Syafrida Rachmawati Rasahan
Nama-nama di atas bukanlah sosok baru di dunia kebijakan publik dan pengawasan. Robertus Na Endi Jaweng, misalnya, dikenal luas sebagai pakar otonomi daerah yang memiliki perhatian besar pada tata kelola pemerintahan.
Kehadiran figur-figur berpengalaman ini diharapkan dapat memperkuat taji Ombudsman dalam menegur instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi.
Daftar Cadangan Anggota Ombudsman
Selain menetapkan sembilan nama inti, Komisi II DPR RI juga menyiapkan daftar cadangan. Nama-nama ini disusun berdasarkan urutan peringkat 10 hingga 18.
Baca Juga: Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
Mereka akan dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila ada anggota terpilih yang berhalangan tetap di tengah masa jabatan.
Daftar calon anggota cadangan tersebut adalah:
- Wahidah Suaib
- Radian Syam
- I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan
- Muhammad Nurkhoiron
- Nazir Salim Manik
- Faisal Amir
- AH Maftuchan
- Dian Rubianty
- Asnifriyanti Damanik
Berita Terkait
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Soal Sengketa Tanah Jimbaran, Ombudsman RI Sebut BPN Bali Patuhi Rekomendasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Realisasi Biomassa di Bawah Target, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!