BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mempersilakan warga masyarakat untuk mengunggah gambar ataupun video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial.

Tak hanya menu yang bagus, menu yang bermasalah atau menu yang nilainya tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10 ribu per porsi pun dibolehkan untuk diunggah ke media sosial.

“Saya tidak pernah melarang orangtua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, di Kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi kejadian di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang menghentikan pemberian MBG kepada siswa yang orangtuanya mengkritik program tersebut. Nanik menyayangkan sikap salah seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang viral beberapa hari lalu. Kepala

"Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menyilahkan masyarakat untuk mengunggah dokumentasi apa pun terkait MBG.

Nanik bahkan menyarankan agar setiap unggahan gambar maupun video di media sosial terkait MBG turut dicantumkan keterangan yang lengkap. Seperti, keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG tersebut.

Nanik memastikan bahwa keterangan lengkap itu bukan dipakai untuk upaya intimidasi.

“Keterangan yang detil itu justru sangat penting, agar BGN bekerjasama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Risiko Keamanan Pangan, BGN Minta SPPG dan Sekolah Sepakati Aturan Konsumsi MBG

Bagi Nanik, unggahan menu MBG dari masyarakat termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap program MBG. Kebijakan tersebut, menurutnya, juga bentuk transparansi program pemerintah ini.

BGN sendiri saat ini baru ada sekitar 70 orang anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG. Tim itu bekerja 24 jam untuk mengawasi seluruh SPPG di wilayah Indonesia. Menurut Nanik, jumlah tersebut masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi.

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” pungkasnya.