Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali

Suara.com - Dunia internasional kembali diguncang dengan perilisan jutaan dokumen rahasia milik terpidana kasus kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) secara resmi membuka akses terhadap jutaan data tersebut pada Jumat (30/1/2026) waktu setempat.

Langkah transparan ini mencakup publikasi lebih dari tiga juta halaman dokumen, 180.000 gambar, serta 2.000 video yang selama ini tersimpan rapat.

Salah satu fakta yang paling menyita perhatian publik adalah munculnya nama Donald Trump sebanyak lebih dari 5.300 kali dalam kumpulan file terbaru tersebut.

Meski demikian, mayoritas penyebutan nama politikus kondang itu diklaim hanya berkaitan dengan diskusi politik di lingkaran dalam Epstein.

Namun, terdapat sebuah laporan spesifik dari biro penyelidik yang mencatatkan dugaan skandal asusila di masa silam.

Dalam dokumen yang dirujuk dari FBI tersebut, Trump dituding melakukan pelecehan terhadap seorang remaja di New Jersey sekitar 35 tahun yang lalu.

"Usianya sekitar 13–14 tahun ketika kejadian itu berlangsung," tulis laporan itu, sebagaimana dilansir dari Metro.

Laporan tersebut kabarnya sempat dikirim ke kantor pusat di Washington guna dilakukan proses wawancara lebih lanjut terhadap saksi.

Baca Juga: 'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah proses klarifikasi tersebut benar-benar dilaksanakan atau sekadar menjadi arsip belaka.

Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menjelaskan bahwa pembukaan berkas ini merupakan perintah dari Undang-Undang Epstein Files Transparency Act.

Pihak otoritas juga mengingatkan masyarakat bahwa berkas-berkas ini berisi tumpukan data mentah yang kredibilitasnya masih dipertanyakan.

"Produksi (dokumen) ini mungkin mencakup gambar, dokumen, atau video palsu yang dikirimkan secara tidak benar, karena semua yang dikirim oleh publik ke FBI disertakan dalam produksi yang responsif terhadap Undang-Undang ini," tulis Kementerian Kehakiman AS.

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa banyak klaim yang tidak berdasar sengaja dikirimkan oleh oknum masyarakat menjelang Pemilu 2020.

"Klaim tersebut tidak berdasar dan salah, dan jika memiliki sedikit saja kredibilitas, mereka pasti sudah dijadikan senjata untuk melawan Presiden Trump sejak lama," lanjut kementerian.