Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional bukan semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat.

Penegasan ini disampaikan presiden di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (2/2/2026).

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” kata Presiden.

Kualitas hidup tersebut mencakup kecukupan pangan bergizi, jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai. Strategi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden secara khusus memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang jarang dilakukan di banyak negara. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama, agar mereka benar-benar dikeluarkan dari jerat kemiskinan. Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa sekolah rakyat juga diberdayakan dan dilibatkan dalam program-program prioritas nasional.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Dalam paparan Presiden, turut ditampilkan data bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sebaran Sekolah Rakyat tersebut meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Paparan Presiden juga memuat informasi terkait target pengembangan Sekolah Rakyat ke depan. Pada tahun 2029, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional, dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Menurut Presiden, perluasan ini hanya dapat berjalan jika didukung oleh kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Baca Juga: Wamensos Agus Jabo Tekankan Adaptivitas Siswa Sekolah Rakyat Hadapi Perubahan Zaman

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi program-program prioritas Presiden, sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” ujar Tito.

Ia menekankan bahwa capaian tersebut perlu dioptimalkan pada 2026 melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah. Atas dasar itulah Rakornas digelar dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setelah sesi taklimat Presiden, Rakornas akan dilanjutkan dengan penjelasan program strategis melalui tiga sesi. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.

Rakornas diikuti oleh 4.011 peserta, terdiri atas 525 peserta tingkat pusat, termasuk para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Hadir pula 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri. ***