Awal Puasa Ramadan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, NU, dan BRIN

Suara.com - Persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah mulai terasa di tengah masyarakat Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, kepastian tanggal dimulainya ibadah puasa selalu menjadi topik hangat yang dinantikan.

Perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia sering kali memunculkan potensi perbedaan tanggal, yang bagi sebagian besar masyarakat perkotaan, menjadi dasar penting dalam menyusun agenda mudik hingga rencana ibadah.

Secara garis besar, terdapat dua metode utama yang digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan dan lembaga riset di Indonesia: metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyatul hilal (pengamatan langsung hilal).

Untuk tahun 2026, sejumlah pihak mulai menyampaikan prakiraannya guna membantu umat Islam mempersiapkan diri lebih awal.

Keputusan Tetap Muhammadiyah: Puasa Mulai 18 Februari 2026

Berbeda dengan lembaga lain yang masih menunggu pengamatan fisik, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah biasanya sudah memiliki kepastian tanggal jauh-jauh hari.

Hal ini dikarenakan Muhammadiyah konsisten menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Metode ini mengandalkan perhitungan matematis dan astronomis yang sangat akurat untuk menentukan apakah posisi bulan sudah berada di atas ufuk atau belum saat matahari terbenam.

Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025, Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Baca Juga: Strategi Discovery E-Commerce Jadi Kunci Lonjakan Penjualan Jelang Ramadan 2026

Melalui maklumat tersebut, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat Tarawih pertama pada Selasa malam, 17 Februari 2026. Selain menetapkan awal puasa, Muhammadiyah juga telah memprediksi bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H akan jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.

Kepastian ini memberikan kemudahan bagi para profesional dan pelaku usaha di kota-kota besar untuk mengatur jadwal kerja mereka.

Sidang Isbat Kementerian Agama: Penentu Resmi Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), tetap menjadi otoritas final dalam menetapkan kalender resmi negara.

Pemerintah menggunakan pendekatan kombinasi yang mempertemukan data hisab dengan validasi lapangan melalui sidang isbat.

Agenda ini merupakan tradisi tahunan yang melibatkan berbagai ormas Islam, ahli astronomi, hingga perwakilan negara sahabat.

Sesuai jadwal yang dirancang, Kementerian Agama direncanakan menggelar sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026.

Proses ini diawali dengan pemantauan posisi bulan dari sisi sains di berbagai titik pengamatan dari Sabang sampai Merauke.

Setelah data hisab dipaparkan, pemerintah akan menunggu laporan dari para petugas di lapangan yang melakukan rukyatul hilal.

Jika laporan pengamatan fisik mengonfirmasi keberadaan bulan sesuai kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), maka pengumuman resmi akan segera disiarkan.

Namun, jika hilal tidak terlihat, besar kemungkinan pemerintah akan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari (istikmal).

Pendekatan Nahdlatul Ulama: Menunggu Hasil Rukyatul Hilal

Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memiliki kriteria yang sangat ketat dalam menentukan awal Ramadan. NU memegang teguh metode rukyatul hilal sebagai dasar utama hukum dalam menetapkan awal bulan.

Meskipun begitu, NU tidak mengesampingkan ilmu falak atau hisab sebagai alat bantu yang krusial untuk memandu para perukyat di lapangan.

Melalui Lembaga Falakiyah NU (LFBNU), koordinasi akan dilakukan di ratusan titik strategis di seluruh wilayah Nusantara. NU menekankan bahwa meskipun data perhitungan menunjukkan kemungkinan posisi bulan, kesaksian mata manusia yang tervalidasi tetap menjadi syarat mutlak.

Jika pada tanggal 29 Syaban hilal berhasil terlihat dan dilaporkan sesuai kriteria imkanur rukyah, maka NU akan menetapkan awal puasa esok harinya.

Namun, jika cuaca tidak mendukung atau posisi hilal belum memenuhi syarat ketinggian minimal, NU biasanya akan menggenapkan bulan Syaban.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memberikan perspektif dari kacamata sains antariksa untuk memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis posisi benda langit, peneliti BRIN melihat adanya potensi perbedaan pandangan untuk tahun 2026 ini.

Hal ini disebabkan oleh posisi hilal yang diprediksi masih sangat rendah pada saat pengamatan dilakukan di pertengahan Februari.

Koordinator KR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, memberikan penjelasan teknis mengenai fenomena ini. 

"Pada saat Magrib 17 Februari, posisi hilal/bulan masih di bawah ufuk. Jadi tidak mungkin dirukyat (diamati). Jadi, awal Ramadan pada hari berikutnya, yaitu 19 Februari 2026," urai Thomas Djamaluddin dalam keterangannya.

Pandangan BRIN ini memberikan sinyal bahwa umat Islam di Indonesia perlu bersiap dengan adanya kemungkinan perbedaan awal puasa antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Bagi yang menggunakan standar kriteria visibilitas hilal yang lebih tinggi, awal puasa diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Perbedaan dalam menetapkan hari pertama bulan Ramadan adalah hal yang lumrah di Indonesia dan menjadi bagian dari kekayaan dinamika keberagaman. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati, terlepas dari perbedaan tanggal mulai puasa yang diikuti. Kepastian final tetap berada pada pengumuman resmi pemerintah yang akan disiarkan langsung melalui berbagai kanal media.

Kontributor : Rizqi Amalia