Ratapan Guru Madrasah Swasta, Gaji Cuma Rp300 Ribu per Bulan hingga Merasa Dianaktirikan

Suara.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia mengepung pintu utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Di bawah terik matahari, mereka menyuarakan jeritan hati terkait ketimpangan kesejahteraan yang selama ini dianggap mendiskreditkan guru madrasah swasta.

Koordinator lapangan aksi, Hasbullah, menyatakan bahwa kedatangan mereka membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan wakil rakyat. Fokus utamanya adalah penghapusan dikotomi antara guru di bawah naungan Kemendikdasmen dengan guru madrasah di bawah Kementerian Agama.

“Tiga tuntutan kita. Yang pertama, kita menuntut setara guru madrasah dengan guru sekolah yang lainnya di bawah Kemendikdasmen, jadi tidak ada diskriminasi terhadap guru madrasah,” tegas Hasbullah di lokasi aksi.

Selain kesetaraan status, massa juga mendesak pengangkatan guru PPPK bagi guru madrasah swasta serta pencairan tunjangan bulanan yang selama ini kerap tersendat.

Mereka juga meminta revisi regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), agar ada kepastian hukum bagi guru madrasah.

Hasbullah turut menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru madrasah swasta dan honorer di berbagai daerah. Ia menyebut ada guru yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan.

“Kami miris sekali, guru-guru madrasah yang swasta dan honorer saat ini ada yang digaji Rp300.000 per bulan, apalagi mereka yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Itu sangat miris di daerah banyak sekali guru yang belum sejahtera,” ujarnya.

Ia meyakini tuntutan tersebut bukan hal yang mustahil direalisasikan pemerintah, mengingat jumlah guru madrasah swasta yang terdampak serta kondisi keuangan negara.

Gaji Rp300 Ribu dan Kerja Sampingan

Kondisi miris di lapangan diungkapkan oleh Mat Amin, seorang guru honorer asal Aceh Tamiang yang rela terbang ke Jakarta demi memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Ia membeberkan fakta pahit mengenai upah guru madrasah di daerahnya.

Baca Juga: Kemenag Usulkan 630 Ribu Guru Madrasah Swasta Jadi P3K, Skema Afirmasi Disiapkan

“Kalau untuk di Aceh, 300-an (ribu). Tentu kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya kalau kami di madrasah swasta ini ada ngambil job sampingan lah, kerja di luar jam madrasah,” ungkap Mat Amin dengan nada getir.

Dengan gaji tersebut, kebutuhan sehari-hari pun sulit terpenuhi sehingga ia harus mengambil pekerjaan sampingan. Ia juga merasa ada jurang pemisah yang sangat dalam antara guru madrasah negeri dan swasta.

“Kami ini di madrasah swasta seperti dianaktirikan lah,” tambahnya.

Padahal, menurutnya, kualitas pendidikan di madrasah swasta sering kali lebih unggul meski dengan fasilitas seadanya. Ia juga menegaskan agar tidak ada pembedaan antara guru swasta dan guru negeri, karena tujuan mereka sama, yakni mencerdaskan anak bangsa.

“Ya tentu yang saya katakan tadi, harus mensejahterakan seluruh guru yang ada di Indonesia tentunya, tidak membedakan antara guru swasta dan guru negeri. Karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kenapa harus dibeda-bedakan?” pungkasnya.

Pengabdian 38 Tahun dan Harapan pada Prabowo

Kisah lebih mengharukan datang dari Ahmad Maulana Jamaluddin, guru senior asal Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Mengabdi sejak tahun 1986, Jamaluddin telah melewati masa-masa paling sulit dalam dunia pendidikan agama.