- Hasto Kristiyanto sesalkan perdebatan publik antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP.
- PDIP imbau menteri jaga disiplin bicara demi kepastian iklim investasi nasional.
- Hasto minta persoalan teknis anggaran menteri diselesaikan internal dalam kabinet.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyayangkan adanya perdebatan terbuka dan aksi saling sindir antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Perselisihan tersebut diketahui terkait persoalan dana pembangunan kapal dalam negeri yang bersumber dari pinjaman pemerintah Inggris (UK).
Hasto mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, pelaku usaha dan dunia internasional sangat membutuhkan kepastian serta arah kebijakan yang solid dari pemerintah. Ia pun mengimbau agar para pembantu presiden mengedepankan disiplin berbicara di ruang publik.
“Dalam situasi ketika pasar, dunia internasional, serta pelaku ekonomi memerlukan kepastian arah kebijakan perekonomian kita, PDI Perjuangan mengimbau agar tidak ada pernyataan-pernyataan yang berbeda antar-kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Menurut Hasto, perdebatan mengenai masalah teknis implementasi anggaran seharusnya diselesaikan secara internal di kabinet, bukan menjadi konsumsi publik. Ia menilai ego sektoral atau perbedaan pernyataan antarlembaga negara dapat merusak kepercayaan pasar.
“Perdebatan terkait masalah teknis implementasi antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP seharusnya tidak perlu terjadi. Saat ini publik, rakyat Indonesia, dan pelaku usaha memerlukan arah yang betul-betul menggambarkan soliditas kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Hasto menekankan bahwa PDIP berharap jajaran menteri dapat menunjukkan kesatuan sikap. Hal ini krusial agar tidak muncul spekulasi yang dapat mengganggu iklim investasi dan usaha di Indonesia.
“Sebab, perbedaan pernyataan bisa menciptakan ketidakpastian baru, dan itu yang sangat dihindari oleh para pelaku usaha. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
JakartaKelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur