Pakar UGM Bedah Miskonsepsi Ultra-Processed Food di Program MBG

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng para pakar dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meluruskan kerancuan istilah Ultra-Processed Food (UPF) atau pangan ultra olahan.

Hal itu usai maraknya informasi beredar soal penggunaan UPF pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Eni Harmayani, menilai bahwa istilah UPF yang selama ini beredar merupakan adopsi dari luar negeri. Istilah yang digunakan itu tidak selalu sejalan dengan standar ilmiah di Indonesia.

Ia menekankan perlunya kedaulatan istilah untuk membedakan mana pangan yang benar-benar tidak sehat dan mana yang merupakan hasil teknologi pangan yang aman.

"Jadi ini yang harus kita luruskan karena UPF itu diadopsi dari istilah-istilah di luar. Oleh karena itu, miskonsepsi ini perlu diluruskan. Jadi kita menyarankan BGN untuk tidak menggunakan istilah itu," tegas Eni, ditemui di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Jumat (13/2/2026).

Disampaikan Eni bahwa alih-alih terjebak pada istilah luar, Indonesia sebaiknya fokus pada kriteria yang lebih substansial dalam penyediaan menu MBG.

Penggunaan istilah yang tepat dianggap krusial agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang tidak perlu.

"Kita mempunyai kedaulatan sendiri untuk menggunakan istilah yang sesuai yaitu makanan yang bergizi, sehat, aman, dan halal," ucapnya.

Dampak Stigma Negatif bagi Kebijakan Pangan

Baca Juga: Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Guru Besar FTP UGM, Sri Raharjo, yang melihat adanya risiko jika publik menyamaratakan semua pangan olahan sebagai UPF yang berbahaya.

Padahal, dalam distribusi pangan skala besar, proses pengolahan tertentu justru menjadi kunci. Terutama untuk menjaga keamanan dan kandungan gizi tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

"Saya khawatir yang diketahui oleh publik ya semuanya yang olahan terus disebut sebagai UPF dan UPF dikonotasikan negatif bagi kesehatan," kata Sri.

"Padahal pangan itu justru bisa disajikan dalam jumlah banyak dengan aman tetap bergizi, itu masih harus ditempuh dengan pengolahan," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Sri menyarankan agar pihak BGN beralih menggunakan istilah 'pangan olahan' yang tetap mengedepankan aspek gizi dan kehalalan.

Hal ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan dalam pengambilan kebijakan penyediaan pangan tanpa harus dihantui stigma negatif istilah UPF.

"Kami menyarankan gunakan istilah proses food saja atau pangan olahan yang tadi tetap bergizi, tetap aman ya, tetap halal ya. Jadi supaya keraguan dari pihak BGN nantinya untuk misalnya menghadirkan pangan olahan itu tidak lagi dirancu dengan konotasi negatif dari istilah UPF," tegasnya.

Fokus pada Bahan Baku Lokal

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan memastikan bahwa prioritas utama tetap berlandaskan pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mengamanatkan penggunaan bahan pangan segar yang diserap langsung dari ekosistem lokal.

Ia menekankan bahwa fokus utama tetap pada pemberdayaan potensi lokal, mulai dari petani hingga peternak, guna menjamin kesegaran bahan pangan yang disajikan kepada masyarakat.

"Salah satu pasal itu pasal 38 ayat 1 itu jelas menyampaikan bahwa yang digunakan dalam kegiatan atau program makan bergizi Gratis adalah produk-produk dalam negeri yang berasal dari petani UMKM dan peternak lokal yang tentunya ini semua pada berbasis untuk bahan-bahan segar," ujar Gunalan.

Dipaparkan Gunalan, bahwa saat ini program MBG telah berkembang pesat. Tercatat hingga hari ini sudah ada 23 ribu lebih dapur SPPG yang telah berdiri dengan penerima manfaat mencapai 60,19 juta jiwa.

Namun, tak dipungkiri maraknya informasi yang tidak tepat mengenai istilah UPF di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan di lapangan.

"Sehingga memang bahan-bahan yang sifatnya siap saji dan cepat itu sudah mulai kita hindari untuk kegiatan MBG ke depan," tandasnya.