News / Nasional
Jum'at, 13 Februari 2026 | 17:26 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (kiri) mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam persidangan tersebut JPU menghadirkan lima orang saksi diantarnya Staf Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 serta Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (2021-2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Baca 10 detik
  • Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel mengklaim adanya partai politik berinisial tiga huruf dengan unsur "K" terlibat aliran dana pemerasan K3.
  • Noel menyampaikan keterangan ini saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
  • Kasus ini meliputi pemerasan sertifikasi K3 senilai total Rp6,52 miliar dan dugaan gratifikasi Rp3,36 miliar.

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, memberikan pernyataan mengejutkan terkait perkembangan kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam keterangannya, Noel menyebut adanya keterlibatan partai politik dalam aliran dana kasus tersebut. Ia memberikan petunjuk spesifik bahwa partai politik yang dimaksud terdiri atas tiga huruf dan memiliki unsur huruf "K" di dalam namanya.

Pernyataan ini disampaikan Noel saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Noel secara terbuka memberikan kisi-kisi mengenai identitas partai yang diduga menerima aliran dana hasil pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Sudah saya sampaikan ada huruf 'K' dan mengerucut ke tiga huruf," kata Noel sebagaimana dilansir Antara.

Meskipun telah memberikan inisial dan jumlah huruf, Noel masih enggan membeberkan apakah partai politik tersebut saat ini masih berada di dalam barisan pemerintahan atau tidak.

Ia memilih untuk menutup rapat informasi lebih lanjut mengenai posisi politik partai tersebut dan meminta publik untuk memantau jalannya persidangan.

Noel menekankan bahwa informasi detail mengenai keterlibatan partai politik tersebut akan lebih tepat jika muncul melalui fakta-fakta yang digali dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun penjelasan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Ini kan ada fakta persidangan, lebih bagus yang menyampaikan saksi atau jaksa. Kalau dari saya kan tidak bagus, nanti dikeroyokin saya-nya," ujarnya.

Baca Juga: Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK

Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan, Noel sempat mengeklaim bahwa partai politik menjadi salah satu pihak yang menampung aliran dana dari kasus yang kini menjadikannya sebagai terdakwa.

Selain unsur partai politik, Noel juga menyebutkan adanya organisasi masyarakat (ormas) yang diduga ikut terlibat dalam menerima dana hasil praktik lancung tersebut.

Kasus ini berfokus pada dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker serta penerimaan gratifikasi pada periode 2024–2025.

Dalam surat dakwaan, Noel disebut melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar.

Aksi pemerasan ini diduga tidak dilakukan sendirian. Noel didakwa melakukannya bersama-sama dengan 10 orang terdakwa lainnya.

Para terdakwa tersebut adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Load More