Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan

"Ini bukan bentuk intervensi terhadap proses persidangan, melainkan memastikan bahwa due process of law berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Di sisi lain, pihak kejaksaan memiliki pandangan yang berbeda terkait tuntutan maksimal ini. Aparat penegak hukum berpegang teguh pada fakta lapangan mengenai jumlah barang bukti yang sangat besar, yang dianggap sebagai ancaman nyata bagi ketahanan nasional.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau Priandi Firdaus menyebut tuntutan pidana mati terhadap terdakwa pembawa sabu hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon, termasuk Fandi Ramadhan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pihak Kejari Batam memastikan bahwa seluruh proses hukum telah dijalankan dengan standar operasional yang ketat.

Ia menekankan bahwa penanganan perkara tersebut, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Bagi kejaksaan, integritas proses hukum adalah prioritas utama dalam menangani kasus yang melibatkan barang bukti sebanyak 2 ton sabu tersebut.

Ketegasan kejaksaan ini didasarkan pada payung hukum yang kuat yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia.

“Kami menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika dan KUHAP,” kata Priandi dalam keterangannya dikonfirmasi di Batam, Sabtu (21/2).

Baca Juga: ABK Dituntut Hukuman Mati terkait Sabu 2 Ton, DPR Ingatkan Hakim: Itu Opsi Terakhir