DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga

Pemerintah harus menjamin adanya jalur pengaduan yang jelas bagi warga negara jika terjadi penyalahgunaan data pribadi di luar negeri.

5. Evaluasi Berkala Status Adequacy

Pengakuan terhadap tingkat perlindungan data di negara mitra harus dievaluasi secara periodik agar tetap selaras dengan perkembangan regulasi global.

6. Penguatan Infrastruktur Data Domestik

Sukamta mengingatkan agar transfer data internasional tidak mematikan industri pusat data (data center) dan cloud dalam negeri. Keduanya harus berkembang secara paralel.

Lebih lanjut, legislator asal Yogyakarta ini berharap langkah-langkah strategis ini dapat membawa Indonesia naik kelas dalam peta digital dunia.

“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” pungkasnya.