- Ekonom minta RI tunda perjanjian dagang dengan AS demi amankan posisi tawar nasional.
- Putusan MA Amerika Serikat batalkan tarif impor Trump jadi celah RI hitung ulang kesepakatan.
- Pemerintah disarankan jadi last mover karena kebijakan dagang AS dinilai tidak stabil.
Suara.com - Kebijakan tarif impor global Amerika Serikat (AS) yang kian tak menentu memaksa Indonesia untuk menghitung ulang langkah strategisnya.
Pemerintah diminta tidak gegabah dalam mengeksekusi komitmen dagang dengan Negeri Paman Sam, mengingat peta politik dan hukum di sana sedang bergejolak.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mengekor pada kesepakatan dagang yang telah dibahas sebelumnya. Menurutnya, posisi Indonesia harus lebih dinamis mengikuti situasi di AS yang masih cair.
Apalagi, Mahkamah Agung (Supreme Court) AS baru saja menganulir kebijakan tarif tersebut karena dinilai melampaui kewenangan Presiden Donald Trump. Momentum ini, kata Huda, harus dimanfaatkan Indonesia untuk meninjau ulang komitmen yang ada.
"Maka, pemerintah kita sebaiknya membatalkan dahulu perjanjian dagang kemarin yang sudah dibuat," ujar Huda kepada Suara.com, Senin (23/2/2026).
Huda menjelaskan, pembatalan atau penundaan ini sangat dimungkinkan secara hukum. Pasalnya, kesepakatan dagang yang dibahas belum memiliki kekuatan hukum final dan masih memerlukan proses ratifikasi di dalam negeri.
"Masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk bernegosiasi ulang karena perjanjian ini baru berlaku setelah diratifikasi melalui UU atau Perppu," jelasnya.
Lebih lanjut, Huda menilai putusan Mahkamah Agung AS memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Jakarta. Indonesia tidak perlu merasa tertekan untuk mengikuti poin-poin kesepakatan yang mungkin merugikan di masa depan.
Mengingat gaya kepemimpinan Donald Trump yang kerap berubah-ubah (unpredictable), Huda menyarankan Indonesia untuk bermain cantik dengan mengambil posisi sebagai pengamat terakhir sebelum bertindak.
Baca Juga: Impor Pikap India untuk Kopdes Perlu Pertimbangkan Manufaktur Lokal
"Keputusan Trump sangat bisa berubah sewaktu-waktu. Indonesia akan lebih baik menjadi last mover karena tekanan sekarang justru berada di pihak Trump," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Ekspor CPO hingga Batu Bara Bakal Lewat Satu Pintu, Aturannya Rampung Hari Ini
-
Ekonom Senior Wanti-wanti Pemerintah Soal Potensi Monopoli Ekspor SDA
-
Ekspor Lewat PT DSI, Beban Pungutan hingga Bea Keluar Tak Lagi Ditanggung Eksportir
-
Dongkrak Kinerja Bisnis, Pertamina Optimalisasi AI dan Digitalisasi
-
Waspada! Pemerintah Mulai Sidak SPKLU, Isi Daya Mobil Listrik Bisa Tak Sesuai Bayaran?
-
Wujudkan Semangat Berbagi Hari Raya Iduladha, TelkomGroup Salurkan 910 Hewan Kurban untuk Masyarakat
-
Gerai Alfamart Tutup Massal di Lombok Tengah, Mendag Tunjuk Daerah jadi Biang Kerok
-
Harga Cabai dan Bawang Merah Melonjak Tinggi Jelang Iduladha
-
Listrik Sumatera Pulih Usai Blackout, PLN Pastikan Sistem Kini Stabil
-
Harga Minyak Mentah Rekor Terendah dalam 2 Pekan, Mulai Turun di Bawah US$100