- Ekonom minta RI tunda perjanjian dagang dengan AS demi amankan posisi tawar nasional.
- Putusan MA Amerika Serikat batalkan tarif impor Trump jadi celah RI hitung ulang kesepakatan.
- Pemerintah disarankan jadi last mover karena kebijakan dagang AS dinilai tidak stabil.
Suara.com - Kebijakan tarif impor global Amerika Serikat (AS) yang kian tak menentu memaksa Indonesia untuk menghitung ulang langkah strategisnya.
Pemerintah diminta tidak gegabah dalam mengeksekusi komitmen dagang dengan Negeri Paman Sam, mengingat peta politik dan hukum di sana sedang bergejolak.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mengekor pada kesepakatan dagang yang telah dibahas sebelumnya. Menurutnya, posisi Indonesia harus lebih dinamis mengikuti situasi di AS yang masih cair.
Apalagi, Mahkamah Agung (Supreme Court) AS baru saja menganulir kebijakan tarif tersebut karena dinilai melampaui kewenangan Presiden Donald Trump. Momentum ini, kata Huda, harus dimanfaatkan Indonesia untuk meninjau ulang komitmen yang ada.
"Maka, pemerintah kita sebaiknya membatalkan dahulu perjanjian dagang kemarin yang sudah dibuat," ujar Huda kepada Suara.com, Senin (23/2/2026).
Huda menjelaskan, pembatalan atau penundaan ini sangat dimungkinkan secara hukum. Pasalnya, kesepakatan dagang yang dibahas belum memiliki kekuatan hukum final dan masih memerlukan proses ratifikasi di dalam negeri.
"Masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk bernegosiasi ulang karena perjanjian ini baru berlaku setelah diratifikasi melalui UU atau Perppu," jelasnya.
Lebih lanjut, Huda menilai putusan Mahkamah Agung AS memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Jakarta. Indonesia tidak perlu merasa tertekan untuk mengikuti poin-poin kesepakatan yang mungkin merugikan di masa depan.
Mengingat gaya kepemimpinan Donald Trump yang kerap berubah-ubah (unpredictable), Huda menyarankan Indonesia untuk bermain cantik dengan mengambil posisi sebagai pengamat terakhir sebelum bertindak.
Baca Juga: Impor Pikap India untuk Kopdes Perlu Pertimbangkan Manufaktur Lokal
"Keputusan Trump sangat bisa berubah sewaktu-waktu. Indonesia akan lebih baik menjadi last mover karena tekanan sekarang justru berada di pihak Trump," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari