- Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan penetapan CPNS 2026 bergantung kebutuhan formasi ASN yang sedang disiapkan.
- Kementerian dan lembaga diminta menghitung kebutuhan pegawai beserta aspek kompetensi utama sebelum rekrutmen diumumkan.
- Pemerintah telah mengajukan kesiapan anggaran kepada Menteri Keuangan terkait perkiraan 160.000 formasi pensiun 2025.
Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan pemerintah masih menyiapkan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) sebelum memutuskan pelaksanaan seleksi CPNS 2026.
Penentuan jumlah dan waktu pembukaan rekrutmen disebut belum bisa dipastikan karena masih melalui proses panjang.
Rini mengatakan saat ini pemerintah tengah meminta kementerian dan lembaga menghitung kebutuhan pegawai beserta kompetensi yang diperlukan.
Menurutnya, aspek kompetensi menjadi faktor utama sebelum rekrutmen diumumkan.
"Yang paling penting itu adalah kompetensinya. Karena untuk (ASN) pensiun tahun 2025 itu yang akan dipekerjakan tahun 2026 itu kan kita sudah ada datanya sekitar 160.000. Dan kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya," kata Rini di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan kebutuhan kompetensi ASN harus selaras dengan strategi kementerian dan lembaga serta program prioritas Presiden.
Penyesuaian tersebut dinilai penting agar rekrutmen pegawai baru dapat langsung mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Rini juga menegaskan pemerintah memberi perhatian terhadap peluang bagi lulusan baru untuk bergabung dalam birokrasi.
"Tentu kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta di dalam membantu birokrasi ini," ucapnya.
Baca Juga: Bursa Kerja atau Seremonial? Menyoal Job Fair yang Tidak Fair
Menjawab kemungkinan pelaksanaan seleksi CPNS pada 2026, Rini mengatakan pemerintah berharap rekrutmen dapat terlaksana, meski belum ada kepastian jadwal resmi.
"Mudah-mudahan. Kalau masalah waktu belum bisa ya kan itu prosesnya sangat panjang," jawabnya.
Sampai saat ini, pemerintah masih lakukan kesiapan anggaran. Rini menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan pembiayaan terkait perekrutan ASN baru.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi