Arab Saudi Cegat Drone di Dekat Pangkalan Udara Prince Sultan Air Base

Suara.com - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan berhasil mencegat sejumlah drone di sekitar Prince Sultan Air Base pada Senin (2/3/2026). Langkah ini menambah daftar insiden keamanan di kawasan Teluk di tengah eskalasi konflik regional.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Turki al-Maliki, mengatakan lima drone berhasil dicegat dan dihancurkan di dekat pangkalan udara tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui kantor berita resmi Saudi Press Agency.

“Lima drone musuh berhasil dicegat dan dihancurkan di sekitar Prince Sultan Air Base,” kata al-Maliki.

Sebelumnya pada hari yang sama, al-Maliki juga menyampaikan kepada Al Arabiya bahwa pertahanan udara Saudi mencegat dua drone lain yang menargetkan kilang minyak Ras Tanura di wilayah timur negara itu. Ia menambahkan, serpihan drone yang jatuh memicu kebakaran dalam skala terbatas, namun situasi berhasil dikendalikan.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat, menyusul serangan udara gabungan AS dan Israel ke target-target di Iran.

Dalam beberapa hari terakhir, ledakan dilaporkan terdengar di berbagai kota Teluk, sementara infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, hingga fasilitas energi turut terdampak. Bahrain melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut.

Eskalasi konflik juga ditandai dengan memburuknya hubungan diplomatik, setelah Iran menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan menuding kebijakan Presiden AS Donald Trump telah menjerumuskan kawasan ke dalam kekacauan.

Dengan meningkatnya ancaman drone dan rudal ke fasilitas militer serta energi di kawasan Teluk, pencegatan yang dilakukan Arab Saudi menegaskan tingginya tingkat kewaspadaan negara-negara regional terhadap potensi meluasnya konflik bersenjata di Timur Tengah.

Baca Juga: Muhammadiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran: Pelanggaran Berat Hukum Internasional