DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP, Dinilai Langgar Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Suara.com - Anggota DPR RI TB Hasanuddin memberikan pernyataan tegas terkait posisi Indonesia dalam kerja sama internasional Board of Peace (BoP). 

Ia menilai sebaiknya pemerintah untuk segera menarik diri dari keanggotaan tersebut guna menghindari risiko yang lebih besar terhadap integritas politik luar negeri Indonesia.

Menurutnya, bertahan dalam BoP berpotensi mencederai prinsip konstitusional politik luar negeri yang bebas dan aktif di mata internasional.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Selasa (3/3/2026).

TB Hasanuddin memaparkan lima alasan krusial mengapa langkah mundur ini harus segera diambil. Pertama, partisipasi Indonesia dianggap telah melukai mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia secara objektif.

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.

Kedua, ia menyoroti minimnya ketegasan pemerintah dalam menyikapi situasi geopolitik terkini. 

"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," tegasnya.

Ketiga, ketidaknetralan ini dikhawatirkan akan merusak hubungan emosional dan diplomatik dengan rakyat Palestina. Ia mencatat adanya potensi penolakan terhadap pengerahan TNI sebagai bagian dari International Security Force (ISF) BoP.

Baca Juga: Komisi III DPR Gelar RDP Kematian Nizam Syafei, Ibu Kandung Hadir dan Soroti Dugaan Penyiksaan

"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.

Keempat, terkait aspek ekonomi, TB Hasanuddin menilai alokasi anggaran untuk pasukan ISF sangat membebani fiskal negara di tengah ketidakpastian global.

"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," jelasnya.

Terakhir, ia memperingatkan risiko Indonesia terjebak dalam kepentingan politik negara-negara tertentu yang justru dapat merugikan citra bangsa di masa depan.

"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," tambahnya.

TB Hasanuddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa desakan untuk keluar dari BoP bukan berarti Indonesia berhenti peduli pada perdamaian dunia. 

Langkah ini justru dianggap sebagai jalan untuk mengembalikan Indonesia pada jati dirinya sebagai negara yang independen dan teguh menghormati kedaulatan setiap bangsa.