Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah

Suara.com - Kuasa hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mempertanyakan keabsahan kerugian negara yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.

Mellisa menilai, hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini belum pernah ada.

“Hasil audit itu tidak pernah muncul ya. Artinya Gus Yaqut ditetapkan tersangka tanpa adanya kerugian negara ya,” kata Mellisa, usai sidang Praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dia bilang, sejak awal hingga saat ini nilai dugaan kerugian tersebut selalu berubah. Pada awal KPK sempat menyebut kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Kemudian berubah menjadi R1,6 triliun, dan kembali berubah menjadi Rp622 miliar.

“Itu juga kami masih mempertanyakan,” ucapnya.

Tim Biro Hukum KPK, sebelumnya mengungkap total kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut mencapai Rp622 Miliar sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari BPK yang disampaikan kepada termohon melalui surat BPK RI Nomor 36 tahun 2026, yang pada pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp622.090.207.166,41," kata tim biro hukum KPK.

KPK meyakini bahwa kasus dugaan korupsi soal kuota haji telah memenuhi unsur pidana sebagai tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b Undang-Undang KPK.

Diketahui, Gus Yaqut bersama Staf Khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, keduanya belum ditahan.

Baca Juga: Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut

KPK juga telah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap kedua tersangka, dalam bepergian keluar neger hingga 12 Agustus 2026.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat, salah satunya kediaman Yaqut di kawasan Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, hingga ruang Dirjen Penyelenggara Hajk dan Umrah Kementerian Agama.

Sejumlah barang bukti yang dianggap terkait dalam perkara ini telah disita penyidik. Di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, hingga kendaraan roda empat dan properti.