Pertanyakan Status Siaga 1 TNI, Peneliti UGM Soroti Potensi Pelemahan Demokrasi

Suara.com - Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM), Achmad Munjid, mempertanyakan urgensi penetapan status Siaga 1 oleh TNI.

Menurutnya, instruksi yang disebut sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah itu tidak memiliki dasar ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional Indonesia.

"Kalau alasannya adalah keamanan yang itu terkait dengan konflik di Timur Tengah, persisnya apa?" kata Munjid saat dihubungi, Senin (9/3/2026).

Munjid menilai kebijakan menyiagakan seluruh personel dan persenjataan di semua angkatan merupakan respons yang berlebihan. Ia berpendapat bahwa secara geografis maupun dari sisi dinamika politik, Indonesia berada cukup jauh dari episentrum konflik.

Karena itu, ia tidak melihat adanya alasan logis untuk melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran di ruang publik.

Menurut Munjid, kebijakan tersebut justru perlu dilihat dalam konteks politik domestik saat ini. Ia mengingatkan bahwa peningkatan peran militer di ruang publik berpotensi mempengaruhi kondisi demokrasi apabila tidak disertai penjelasan yang jelas kepada publik.

"Konteks politik kita hari ini adalah militerisme sedang naik, kemudian kebebasan bicara sedang dibungkam, tiba-tiba ada telegram seperti itu, yang artinya kehadiran militer di ruang publik menjadi lebih kuat, dan itu berpotensi makin melemahkan demokrasi yang sudah lemah," paparnya.

Secara konstitusional, kewenangan untuk memobilisasi kekuatan militer berada di tangan Presiden sebagai panglima tertinggi dengan persetujuan DPR RI.

Karena itu, Munjid menilai langkah sepihak dari pimpinan TNI terkait status Siaga 1 berpotensi melangkahi prosedur ketatanegaraan dan dapat memperkuat kecenderungan militerisme yang seharusnya terus direformasi.

Baca Juga: Palestina Merdeka Harus Jadi Jangkar Diplomasi, Maksimalkan Peluang di Board of Peace

"Negara yang merasa terancam itu mestinya adalah negara yang sekarang ini secara politik berseberangan dengan Iran," ucapnya.

Ia juga membandingkan posisi Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura yang dinilai memiliki alasan lebih logis untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat banyaknya aset Amerika Serikat maupun Israel di sana.

Sebaliknya, di Indonesia mayoritas masyarakat justru memiliki simpati terhadap Iran. Karena itu, identifikasi ancaman fisik terhadap wilayah kedaulatan Indonesia dinilai hampir tidak ada.

"Ini saya kira kalau tujuannya untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat merasa aman, yang sekarang ini terjadi sebetulnya malah sebaliknya. Masyarakat jadi bertanya-tanya, masyarakat bahkan jadi resah," tandasnya.

Ia meminta TNI segera memberikan klarifikasi menyeluruh terkait dasar intelijen yang digunakan untuk menetapkan status Siaga 1 tersebut.

Menurut Munjid, penjelasan mengenai urgensi patroli di objek-objek strategis seperti bandara dan pelabuhan sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak disalahartikan atau bahkan dibelokkan menjadi upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis masyarakat sipil.

"Ya TNI perlu memberikan klarifikasi. Jadi sebetulnya dasar persisnya itu apa, menaikkan ke Siaga 1 yang sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," pungkasnya.