Palestina Merdeka Harus Jadi Jangkar Diplomasi, Maksimalkan Peluang di Board of Peace

Suara.com - Adidaya Institute memberikan catatan strategis bagi arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah memanasnya suhu geopolitik Timur Tengah.

Indonesia disarankan untuk tetap konsisten mengawal kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama, sembari jeli memanfaatkan peluang dalam konfigurasi Board of Peace (BoP).

Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, menilai eskalasi konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel bukan lagi sekadar isu keamanan regional.

Menurutnya, dinamika ini merupakan katalisator pergeseran kekuatan global yang berdampak pada stabilitas energi hingga jalur perdagangan internasional.

"Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah," ujar Bramastyo dalam keterangan resminya kepada media.

Berdasarkan survei terbaru Adidaya Institute yang melibatkan 72 pakar nasional, isu kemerdekaan Palestina menempati posisi krusial dengan bobot strategis tertinggi, mencapai 23 persen.

Angka ini menempatkan isu Palestina sebagai "Anchor" atau jangkar utama dalam struktur kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Bramastyo menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal solidaritas kemanusiaan, melainkan sumber legitimasi moral dan politik Indonesia di mata dunia.

"Palestina adalah sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional," imbuhnya.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Aman Pangan Meski Dunia Hadapi Krisis

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) terus menuai diskusi hangat.

Meski banyak kritikan muncul, Adidaya Institute menilai posisi Indonesia di BoP adalah langkah strategis yang sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bram menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terhambat tembok politik.

Namun, melalui mekanisme BoP, peluang Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut kini terbuka lebih lebar.

"Pemerintah tidak perlu terburu-buru keluar dari BoP. Kehadiran kita di sana harus dilihat sebagai peluang diplomatik untuk memperjuangkan kemanusiaan," ucapnya.

Namun, ia juga memberikan peringatan. Jika eskalasi serangan AS dan Israel terhadap Iran terus meningkat hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap BoP, pemerintah harus siap melakukan "kalibrasi" atau perhitungan ulang.