- Menteri Haji memastikan persiapan ibadah haji 2026 berjalan sesuai jadwal meskipun konflik Timur Tengah masih membayangi.
- Keputusan final keberangkatan jemaah sangat bergantung pada faktor keamanan dan keselamatan mereka di lapangan.
- Dana haji aman dikelola BPKH; mekanisme pengembalian dana akan ditentukan melalui negosiasi dengan pihak Arab Saudi.
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, memastikan bahwa hingga saat ini tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 masih berjalan sesuai jadwal (on schedule).
Meski situasi di Timur Tengah masih dibayangi konflik, pemerintah tetap optimis jemaah Indonesia dapat diberangkatkan.
"Sampai hari ini, persiapan tetap jalan. Teman-teman di Arab Saudi, Kementerian Haji di sana juga berkomunikasi bahwa persiapan kita bagus. Mereka juga menyiapkan semuanya dengan baik. Jadi, kita asumsikan semuanya berjalan dengan baik," ujar Irfan Yusuf usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Saat ditanya mengenai kepastian keberangkatan jemaah, Irfan menegaskan bahwa keputusan final akan sangat bergantung pada faktor keamanan dan keselamatan jemaah di lapangan.
Pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan di tengah eskalasi konflik yang dinamis.
"Berangkat atau tidak, itu soal nanti. Yang penting adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah. Kita akan melihat situasi perkembangan di sana dan keputusan akan diambil berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri," tuturnya.
Irfan enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terburuk jika konflik terus memanas hingga bulan depan.
Menurutnya, pemerintah terus memantau situasi yang eskalasinya bisa berubah sewaktu-waktu.
Irfan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai rencana cadangan (plan B) untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji 2026
Namun, ia memilih untuk tidak mempublikasikan detail rencana tersebut kepada calon jemaah demi menjaga kondusivitas.
"Tentu ada berbagai plan, tadi sudah disampaikan ke DPR. Tapi saya kira tidak perlu diekspos ke calon jemaah agar tidak menimbulkan kegaduhan," jelasnya.
Terkait aspek keuangan, Irfan memberikan jaminan bahwa dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kondisi aman.
Jika nantinya terjadi pembatalan keberangkatan akibat situasi darurat, mekanisme pengembalian dana (refund) akan bergantung pada hasil negosiasi dengan pihak terkait di Arab Saudi.
"Kalau dana BPKH, saya pastikan aman karena itu dana umat yang dikelola di sini. Soal refund, itu tergantung negosiasi kita nanti. Tapi saya yakinkan sampai hari ini semua proses masih jalan," tegas Irfan.
Lebih lanjut, Irfan mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar situasi di Timur Tengah segera mereda, terutama menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Berita Terkait
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji 2026
-
Praperadilan Ditolak, Yaqut Cholil Qoumas Tetap Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Tok! Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Gus Yaqut, Status Tersangka Korupsi Kuota Haji Sah
-
Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Haji 2026, Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji 2026
-
Penyelundupan Narkoba di Bandara Soetta, Modus Kemasan Minuman Hingga Sabun Thailand Terbongkar
-
Kapolri Ungkap Pesan Prabowo: TNI-Polri Harus Bersatu, Jangan Sampai Terpecah
-
Impor Mobil India Dinilai Sebagai Otokritik Atas Kartel Mobil di Indonesia
-
HUT ke-12 Suara.com Luncurkan Aura Research, Platform AI untuk Analisis Data dan Monitoring Isu
-
Gedung Tinggi Dilarang Sedot Air Tanah, PAM Jaya Ingatkan Ancaman Sinkhole Hantui Jakarta