Antisipasi Krisis Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Sisir Program Tak Mendesak di APBN 2026

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang semakin tidak menentu.

Said menekankan, agar pemerintah tidak memaksakan seluruh program berjalan secara bersamaan.

Menurutnya, program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sementara program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak (multi-years).

"Agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak," ujar Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti Said adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Ia menyarankan agar pemerintah menahan diri dalam pengerjaan proyek tersebut guna mengamankan ketersediaan dana cadangan mitigasi risiko global.

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," tuturnya.

Said menegaskan, bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan, melainkan strategi agar pemerintah memiliki "kantong tebal" untuk menghadapi situasi yang sulit diprediksi (unpredictable).

Baca Juga: Purbaya Buka-bukaan Soal Tekor APBN 2026: Ya Memang Kita Desain Defisit

Selain infrastruktur, Said menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kg yang terus membengkak hingga 8,6 juta metrik ton per tahun.

Ia menyoroti sistem distribusi yang masih terbuka sehingga tidak tepat sasaran. Banggar mengusulkan transformasi skema subsidi dengan teknologi biometrik.

"Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal," tegasnya.

Terkait program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, Said memberikan catatan berbeda untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

Menurutnya, program MBG bersifat wajib karena masuk dalam klaster mandatori anggaran pendidikan.

"Kalau MBG dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatori," jelas Said.

Sementara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, Said menilai skala prioritasnya tidak terlalu mendesak untuk dijalankan secara instan di seluruh wilayah.

Ia mencatat bahwa target pemerintah pun baru mencakup 32.000 dari total 80.000 desa.

"Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali). Pemerintah harus punya kantong tebal untuk jaga-jaga sebagai bagian dari mitigasi karena memang unpredictable," pungkasnya.