- Menteri Keuangan Purbaya menyatakan Presiden Prabowo izinkan defisit APBN melebihi tiga persen dari PDB.
- Kebolehan defisit APBN lebih dari tiga persen hanya berlaku saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.
- Krisis ekonomi diindikasi terjadi jika perekonomian nasional dan global mengalami resesi bersamaan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan kalau Presiden RI Prabowo Subianto memperbolehkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melebihi batas 3 persen dari produk Domestik Bruto.
Defisit APBN adalah jumlah pengeluaran atau belanja negara lebih besar daripada pemasukan atau penerimaan negara. Hal ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menkeu Purbaya menyebut Presiden Prabowo memperbolehkan defisit APBN melebihi 3 persen, asalkan negara dalam keadaan krisis. Namun jika keadaan normal, itu tidak diperbolehkan.
"Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis, iya. Tapi itu berlaku untuk semua negara," kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Purbaya kemudian menjelaskan indikator krisis ekonomi menurut pandangannya. Ia menilai Indonesia masuk fase tersebut apabila ekonomi masuk resesi, begitu pula dengan negara global.
Selain itu, lanjut Purbaya, krisis ekonomi terjadi apabila sudah tidak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi.
"Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonominya sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian. Kira-kira itu," jelasnya.
Berita Terkait
-
Purbaya Pastikan Harga BBM Tak Naik Meski Minyak Global Membara
-
Purbaya Endus 10 Perusahaan Lakukan Under Invoicing, Segera Kejar Pengemplang Pajak
-
Prabowo Dorong Percepatan Program Perumahan untuk Atasi Ketimpangan Sosial
-
Amnesty International Soroti Pernyataan Prabowo soal Pengamat, Ingatkan Bahaya Label Tidak Patriotik
-
Dukung Rencana Penghematan Prabowo, Legislator Golkar: Potong Gaji Pejabat Harus Terukur-Transparan
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Puncak Mudik Bakauheni Diprediksi 18-19 Maret 2026, ASDP Ingatkan Pemudik Segera Beli Tiket
-
Belajar dari Pengalaman, Jukir di Jogja Deklarasi Anti Nuthuk saat Libur Lebaran
-
Kisah Fendi, Bocah Gunungkidul yang Rela Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu
-
Harry Styles Ungkap Perjuangan Jadi Penyanyi Solo Usai One Direction Bubar
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
Terkini
-
Bank Indonesia Diramal Tahan Suku Bunga, Stabilitas Rupiah Jadi Pertimbangan Utama
-
Rupiah Tembus Rp 17 Ribu, Purbaya Sewot: Tanya BI, Kalau Saya Ngomong Nanti Bahaya
-
Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Akan Dipotong di Tengah Efisiensi Akibat Konflik di Teluk
-
Skandal BNI, Kronologi Hilangnya Uang Jemaat Gereja di Rantauprapat Rp 28 Miliar
-
PLN Bagikan Tips Agar Listrik Rumah Tetap Aman Saat Tinggalkan Rumah Mudik Lebaran
-
Pemerintah Akan Kenakan Pajak Tambahan untuk Perusahaan yang Untung Berlipat Akibat Konflik di Teluk
-
Askrindo Gandeng Pelni-PLN, Fasilitasi Mudik Gratis 2026 Rute Balikpapan-Surabaya
-
Dana Umat Rp28 Miliar Raib di BNI Rantauprapat, Bank Cuma Janji Talangi Rp7 M
-
Pesan Prabowo: Tanah Rakyat, Lahan Milik BUMN Tak Boleh Dijual
-
Dukung Mudik Lebaran 2026, BRI Siapkan Posko Mudik BRImo di 5 Titik Rest Area Tol Jakarta - Jawa