- Menteri Keuangan Purbaya menyatakan Presiden Prabowo izinkan defisit APBN melebihi tiga persen dari PDB.
- Kebolehan defisit APBN lebih dari tiga persen hanya berlaku saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.
- Krisis ekonomi diindikasi terjadi jika perekonomian nasional dan global mengalami resesi bersamaan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan kalau Presiden RI Prabowo Subianto memperbolehkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melebihi batas 3 persen dari produk Domestik Bruto.
Defisit APBN adalah jumlah pengeluaran atau belanja negara lebih besar daripada pemasukan atau penerimaan negara. Hal ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menkeu Purbaya menyebut Presiden Prabowo memperbolehkan defisit APBN melebihi 3 persen, asalkan negara dalam keadaan krisis. Namun jika keadaan normal, itu tidak diperbolehkan.
"Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis, iya. Tapi itu berlaku untuk semua negara," kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Purbaya kemudian menjelaskan indikator krisis ekonomi menurut pandangannya. Ia menilai Indonesia masuk fase tersebut apabila ekonomi masuk resesi, begitu pula dengan negara global.
Selain itu, lanjut Purbaya, krisis ekonomi terjadi apabila sudah tidak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi.
"Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonominya sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian. Kira-kira itu," jelasnya.
Berita Terkait
-
Purbaya Pastikan Harga BBM Tak Naik Meski Minyak Global Membara
-
Purbaya Endus 10 Perusahaan Lakukan Under Invoicing, Segera Kejar Pengemplang Pajak
-
Prabowo Dorong Percepatan Program Perumahan untuk Atasi Ketimpangan Sosial
-
Amnesty International Soroti Pernyataan Prabowo soal Pengamat, Ingatkan Bahaya Label Tidak Patriotik
-
Dukung Rencana Penghematan Prabowo, Legislator Golkar: Potong Gaji Pejabat Harus Terukur-Transparan
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Emiten WINE Tebar Dividen Rp3,5 per Saham, Bidik Pertumbuhan Pendapatan Lima Persen pada 2026
-
Harga Minyak Dunia Anjlok Usai AS-Iran Sepakati Perdamaian, Bursa Saham Global Menguat
-
Harga Emas Hari Ini 16 Juni 2026 Naik, Antam Tembus Rp2,83 Juta per Gram
-
Selat Hormuz Dibuka, Bahlil Sebut Indonesia Tetap Lanjutkan Kontrak Impor Minyak
-
Bahlil Ungkap Kontrak Batu Bara PLN Kurang 20 Juta Ton, Listrik Bisa Terganggu?
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Salurkan Pembiayaan Rp340 Miliar untuk 867 Debitur
-
Biaya Kuliah Meroket, Mahasiswa Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai untuk MBG
-
BRI Hadirkan Cara Baru Menabung Emas Otomatis Saat Transfer di BRImo
-
Asumsi ICP 2027 Dinaikkan Mas Bahlil, Paling Tinggi 95 Dolar AS/Barel
-
Indonesia Bidik Turis Tajir, Seaplane Resmi Beroperasi dari Banyuwangi