Gus Alex Pasang Badan, Bantah Ada Perintah dari Yaqut di Kasus Kuota Haji

Mereka yang dicegah adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Dinamika hukum terus berlanjut hingga 9 Januari 2026, di mana KPK secara resmi mengumumkan status tersangka bagi Yaqut dan Gus Alex.

Sementara itu, status Fuad Hasan Masyhur tidak ditingkatkan menjadi tersangka, dan masa pencegahannya ke luar negeri tidak diperpanjang oleh KPK pada 19 Februari 2026.

Setelah melalui proses audit yang mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, angka kerugian negara mengalami penyesuaian.

Pada 27 Februari 2026, KPK menerima hasil audit final. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan bahwa kerugian keuangan negara yang nyata akibat kasus kuota haji ini mencapai Rp622 miliar.

Praperadilan dan Penahanan Yaqut

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tinggal diam atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Pada 10 Februari 2026, ia mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, dengan harapan status tersangkanya dapat dibatalkan demi hukum.

Namun, upaya perlawanan hukum tersebut kandas. Pada 11 Maret 2026, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut.

Baca Juga: Resmi Pakai Rompi Oranye KPK, Gus Alex Bantah Terima Perintah dari Gus Yaqut dalam Kasus Haji

Hakim menilai bahwa prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hanya berselang satu hari setelah putusan praperadilan tersebut, tepatnya pada 12 Maret 2026, KPK mengambil langkah tegas dengan melakukan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas.

Saat ini, mantan Menag tersebut mendekam di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kini, publik menanti apakah pengakuan Gus Alex yang pasang badan untuk Yaqut akan memengaruhi jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor nantinya.

Di tengah kerugian negara yang mencapai Rp622 miliar, transparansi dan keadilan dalam kasus kuota haji ini menjadi harapan besar bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.