- Aktivis Andrie Yunus disiram air keras, diduga kuat melibatkan aktor intelektual anggota BAIS TNI.
- Koalisi Masyarakat Sipil menuntut evaluasi Kepala BAIS dan Panglima TNI terkait kegagalan kontrol institusi.
- Korban dikenal vokal mengkritik kebijakan militer dan advokasi revisi UU TNI sejak Februari 2025.
Suara.com - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus diduga kuat bukan sekadar aksi kriminalitas biasa di jalanan.
Koalisi Masyarakat Sipil mengendus adanya keterlibatan aktor intelektual di balik serangan yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut.
Indikasi awal menunjukkan bahwa aksi ini dilakukan secara terstruktur dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas advokasi korban.
“Sudah seharusnya Kepala BAIS, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan, tidak lepas tangan dan melepas tanggung jawabnya atas peristiwa ini,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).
Pihak koalisi menyoroti peran korban yang selama ini vokal dalam mengawal kebijakan sensitif terkait institusi pertahanan.
Andrie Yunus diketahui merupakan sosok yang aktif melakukan kritik terhadap rencana perubahan regulasi militer di tanah air.
“Rekam jejak dari korban sebagai pembela HAM, sudah ikut aktif dalam advokasi revisi UU TNI sejak Februari 2025,” ungkap koalisi membeberkan fakta lapangan.
Situasi ini memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pucuk pimpinan di instansi terkait.
Para pemegang komando tertinggi dianggap gagal dalam memastikan anggotanya tetap berada dalam koridor hukum sipil.
Baca Juga: Wamen HAM Soroti Perbedaan Informasi Polri-TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie Yunus
“Otoritas Sipil segera mengevaluasi posisi KABAIS dan juga Panglima TNI,” tulis koalisi dalam tuntutannya.
Selain itu, Komnas HAM diminta untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyelidiki dugaan kejahatan kemanusiaan yang lebih besar.
“Untuk menilai kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat,” desak koalisi menutup pernyataannya.
Presiden juga diharapkan segera membentuk tim gabungan independen untuk mengungkap fakta-fakta yang masih terkubur.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW