Siapa 0,07 Persen Rakyat Korea Utara Pemberani yang Tolak Kim Jong Un?

Suara.com - Pesta demokrasi di Korea Utara baru saja berakhir dengan hasil yang mengukuhkan posisi Kim Jong Un sebagai pemimpin absolut.

Partai Buruh Korea (WPK) beserta koalisinya sukses menyapu bersih dukungan rakyat dengan angka yang sangat fantastis.

Berdasarkan data terbaru, otoritas setempat mengklaim kemenangan sebesar 99,93 persen dalam pemilihan parlemen kali ini.

Proses pemungutan suara ini ditujukan untuk menentukan anggota Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) periode ke-15.

Laporan resmi pemerintah menyebutkan bahwa setiap kursi yang tersedia kini diisi oleh kandidat yang direstui rezim.

Meskipun angka 99,93 persen sudah terlihat masif, media internal pemerintah sempat merilis angka dukungan mencapai 99,97 persen.

Partisipasi masyarakat dalam pesta politik ini juga dilaporkan nyaris menyentuh angka sempurna yakni 99,99 persen.

Hanya sebagian kecil warga, sekitar 0,0037 persen, yang berhalangan hadir karena sedang bertugas di wilayah laut atau luar negeri.

Sementara itu, tercatat ada angka sangat rendah sekitar 0,00003 persen pemilih yang memutuskan untuk bersikap abstain.

Baca Juga: Kesal dengan Israel, Kim Jong Un Kepikiran soal Perang Nuklir

Keunikan sistem ini tetap terjaga karena tidak adanya tokoh oposisi yang diizinkan masuk ke dalam lembar suara.

Setiap distrik pemilihan hanya menyuguhkan satu nama calon tunggal yang sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah.

Masyarakat hanya memiliki dua opsi sederhana saat berada di bilik suara, yaitu memberikan persetujuan atau menolak.

Menariknya, muncul angka 0,07 persen yang secara berani menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kandidat resmi tersebut.

Kejadian ini dianggap sebagai momen langka karena media negara bersedia mengakui adanya suara "tidak" secara terbuka.

Peristiwa pengakuan publik terhadap suara penolakan ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak tahun 1957 silam.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat total 687 delegasi yang terpilih untuk menduduki kursi di parlemen pusat.

Komposisi perwakilan ini mencakup berbagai elemen masyarakat mulai dari kaum buruh, petani, hingga kalangan militer.

Kendali penuh tetap berada di tangan Kim Jong-un yang telah memegang tampuk kepemimpinan sejak akhir tahun 2011.

Kekuasaannya semakin sulit digoyahkan setelah adanya amandemen konstitusi yang dilakukan pada tahun 2019 yang lalu.

Melalui revisi aturan dasar tersebut, status Kim Jong-un kini secara resmi disebut sebagai otoritas negara yang bersifat "monolitik".

Setelah rangkaian pemilu selesai, Majelis Rakyat Tertinggi segera mengadakan sidang untuk menetapkan posisi kepemimpinan tertinggi.

"Majelis Rakyat Tertinggi (SPA)—nama resmi parlemen Korea Utara—memilih kembali Kim Jong-un sebagai presiden komisi urusan negara," lapor KCNA.

Keputusan krusial ini diambil dalam pertemuan perdana SPA yang berlangsung pada hari Minggu di ibu kota negara.

Ini menjadi momen bersejarah karena Kim Jong-un kini memasuki masa jabatan ketiganya sebagai presiden di badan pengarah tersebut.

Badan ini sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 2016 sebagai pusat kendali kebijakan strategis nasional Korea Utara.

Sidang tersebut juga menjadi panggung bagi reorganisasi pejabat tinggi yang berada di lingkaran dalam sang pemimpin.

Jo Yong-won kini dipercaya memegang peran sebagai ketua komite tetap di parlemen menggantikan posisi Choe Ryong-hae.

Di sisi lain, posisi Perdana Menteri tetap dijabat oleh Pak Thae-song yang dinilai masih kompeten dalam bekerja.

Sedangkan mantan Perdana Menteri Kim Tok-hun kini mendapatkan mandat baru sebagai wakil perdana menteri pertama.

Namun, kabar mengejutkan datang dari adik perempuan sang pemimpin, Kim Yo-jong, yang kini tidak lagi menjabat di komisi tersebut.

Sidang parlemen awal tahun 2026 ini juga fokus membahas langkah konkret pembangunan ekonomi jangka panjang.

Para delegasi melakukan sinkronisasi antara aturan perundang-undangan dengan hasil keputusan kongres partai bulan lalu.

Salah satu agenda utamanya adalah memastikan anggaran negara tahun 2026 tersalurkan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

Revisi konstitusi juga sempat disinggung dalam pertemuan tersebut guna menyesuaikan dengan dinamika politik domestik saat ini.

Langkah legislatif ini memang rutin dilakukan pasca kongres untuk memberikan dasar hukum pada setiap kebijakan strategis pemerintah.