Mendagri Sebut WFH 1 Hari Sepekan Tak Masalah, Kini Tinggal Tunggu Arahan Prabowo

Suara.com - Rencana bekerja dari rumah atau WFH untuk satu hari dalam sepekan terus dikaji. Pemerintah berkeyakinan penerapan kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan persoalan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah menteri bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Pratikno melakukan rapat selama tiga sampai empat jam, salah satunya mengkaji kebijakan WFH.

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan belum diambil. Tito menegaskan pengumuman akan disampaikan setelah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Tito menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan terkait WFH bila sudah diumumkan secara resmi.

"Setelah itu nanti baru kita akan membuat surat edaran. Ada MenPAN membuat surat edaran, saya membuat surat edaran untuk daerah. Kemudian nanti ada Menteri Pendidikan tentang pendidikan, Menteri apa, Dikti nanti juga membuat surat edaran tentang dikti, dan lain-lain," kata Tito di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Tito menilai penerapan kebijakan satu hari WFH dalam sepekan tidak masalah. Mengingat Indonesia punya pengalaman ketika menerapkan kebijakan serupa pada pandemi Covid-19.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah karena ini bukan pengalaman pertama ini," tutur Tito.

"Ini pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," lanjutnya.

Meski meyakini tidak ada masalah, Tito menyadari sejumlah wilayah yang kini dipimpin kepala daerah baru sehingga perlu penjelasan lebih terkait penerapan WFH satu hari dalam sepekan.

Baca Juga: WFH Hemat BBM Setelah Lebaran Mulai Kapan? Ini Aturan Lengkapnya

"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Tito.