-
Prancis, Italia, dan Spanyol resmi menolak membantu operasi militer Amerika Serikat melawan Iran.
-
Pangkalan militer Sigonella ditutup bagi pesawat Amerika karena dianggap melanggar perjanjian logistik formal.
-
Spanyol mengecam rencana serangan militer Amerika Serikat dan Israel sebagai tindakan sangat ilegal.
Suara.com - Perang militer di Timur Tengah kini memicu keretakan serius di dalam internal aliansi negara-negara Barat.
Tiga negara utama yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat mulai menunjukkan sikap pembangkangan secara terbuka dan tegas.
Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan mereka dalam pusaran konflik bersenjata melawan Republik Islam Iran.
Prancis menjadi negara pertama yang secara resmi menutup akses bagi pengiriman logistik tempur menuju wilayah konflik.
Pemerintah di Paris melarang penggunaan ruang udaranya bagi Israel yang membawa persenjataan bantuan dari Amerika Serikat.
Langkah ini dianggap sebagai sinyal penolakan paling berani di tengah tekanan kuat dari Presiden Donald Trump.
Seorang diplomat Barat mengungkapkan bahwa Trump terus mendesak sekutu Eropa dan NATO untuk terlibat lebih jauh.
Prancis tidak ingin wilayahnya menjadi bagian dari rantai logistik serangan balasan yang ditujukan kepada pihak Iran.
Data menunjukkan bahwa ini adalah kali pertama Prancis mengambil tindakan ekstrem sejak pecahnya konflik Februari lalu.
Baca Juga: 'Hilal' Perang Iran Berakhir Sudah Terlihat
Meski demikian, hingga saat ini otoritas resmi di Paris masih memilih bungkam seribu bahasa terkait kebijakan tersebut.
Sikap serupa ternyata juga diikuti oleh pemerintah Italia yang menunjukkan otoritas penuh atas wilayah kedaulatan mereka.
Otoritas Italia baru saja melarang pesawat tempur Amerika Serikat mendarat di pangkalan militer strategis di Sisilia.
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, secara langsung menolak permohonan penggunaan fasilitas pangkalan udara Sigonella tersebut.
Penolakan mendadak ini terjadi saat armada udara Amerika Serikat sebenarnya sudah dalam posisi terbang menuju Italia.
Lembaga penyiaran RAI melaporkan bahwa proses koordinasi militer dari pihak Amerika Serikat dianggap sangat tidak profesional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook