Perombakan Besar Militer AS, Pete Hegseth Pecat Jenderal Randy George di Tengah Perang Iran

Kecepatan pemecatan yang dilakukan Hegseth di bidang militer dianggap melampaui standar pimpinan Pentagon lainnya di era modern, termasuk jika dibandingkan dengan dua dekade perang di Irak dan Afghanistan.

Sejak menjabat, Hegseth telah memecat Kepala Staf Gabungan, laksamana tertinggi Angkatan Laut AS, hingga jenderal nomor dua di Angkatan Udara, bersama dengan puluhan perwira tinggi dan pengacara militer di seluruh angkatan.

Hingga saat ini, Hegseth belum memberikan alasan rinci secara publik atas rentetan kepergian para pejabat tersebut. Juru bicara Hegseth, Sean Parnell, dalam sebuah pernyataan resmi membenarkan laporan CBS News mengenai kepergian George sebagai aturan yang “segera berlaku.”

Adanya pembersihan besar-besaran terhadap pejabat senior ini membuat banyak pihak di Pentagon menyimpulkan bahwa mereka yang berani angkat bicara atau mempertanyakan kebijakan pemerintah berisiko kehilangan pekerjaan.

“Tiga tahun yang lalu hal ini akan menjadi masalah besar,” kata seorang mantan pejabat saat membahas kepergian George.

Ia menambahkan, “Tetapi Hegseth telah memecat ketua mepala staff gabungan dan kepala operasi angkatan laut; Adalah masalah besar jika dia bertahan menjabat selama ini.”

Hegseth sendiri berulang kali menegaskan bahwa militer AS melaksanakan rencana serangan ke Iran lebih cepat dari jadwal dengan menyerang ribuan sasaran.

Namun, upaya perang tersebut dilaporkan terhambat oleh kurangnya kejelasan mengenai tujuan strategis, ketahanan rezim Iran, serta guncangan ekonomi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz oleh pihak Iran.

Presiden Trump menyatakan bahwa perang kemungkinan akan berlanjut selama dua atau tiga minggu ke depan. Namun, jangka waktu tersebut dianggap terlalu optimis oleh banyak analis militer.

Baca Juga: Radar THAAD Senilai Rp2 Triliun Hancur Total Diserang Iran Bikin Hubungan AS dan NATO Kini Memanas

Selain itu, agenda pergantian rezim di Iran yang awalnya disebut Trump harus mengikuti kebijakan AS, hingga saat ini masih belum terwujud di lapangan.