Gibran Sambut Usulan DPR, Ajak Lembaga Negara Mulai Berkantor di IKN

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons positif dorongan dari DPR agar aktivitas pemerintahan mulai dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia bahkan mengajak seluruh elemen penyelenggara negara untuk bersama-sama berkantor di ibu kota baru tersebut.

Menurut Gibran, langkah ini penting seiring penetapan IKN sebagai pusat politik nasional pada 2028. Dengan demikian, keberadaan lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif di satu kawasan dinilai menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," kata Wapres menambahkan.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti pentingnya pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun di IKN. Dalam rapat bersama Kepala Otoritas IKN, ia mendorong agar pejabat negara segera mulai berkantor di kawasan tersebut, termasuk Wakil Presiden.

"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.

Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut kesiapan fasilitas di IKN sudah memadai untuk mendukung aktivitas Wakil Presiden. Bahkan, menurutnya, sejumlah staf Wapres telah lebih dulu berada di lokasi.

Basuki optimistis rencana pemindahan aktivitas kerja Wakil Presiden ke IKN bisa segera terealisasi dalam waktu dekat, mengingat kesiapan sarana dan prasarana yang ada.

"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," kata Basuki.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Kunjungan Gibran Saat Jenguk Andrie Yunus: Mendadak dan Tak Ada Komunikasi

Langkah ini menjadi sinyal awal percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN, sekaligus menguji kesiapan operasional kawasan tersebut sebagai ibu kota politik Indonesia di masa mendatang.