Kendaraan Listrik Jadi Fokus Transisi Energi, Benarkah Sudah Sepenuhnya Bersih?

Suara.com - Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menekan ketergantungan pada energi fosil. Percepatan ini ditempuh melalui penguatan industri, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemberian berbagai insentif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas dan terintegrasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan penguatan ekosistem ini ditujukan untuk mempercepat implementasi elektrifikasi sektor transportasi sekaligus menekan emisi.

“Kami mendorong pemanfaatan energi bersih dan terbarukan ini lebih cepat dijalankan, termasuk melalui elektrifikasi di sektor transportasi. Dan ini sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menekan emisi,” kata Bahlil, dikutip Jumat (10/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal, mulai dari tarif khusus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPnBM ditanggung pemerintah, hingga pembebasan bea masuk kendaraan listrik impor, sebagaimana tercatat dalam Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (9/4/2026). Kebijakan ini diperkuat oleh besarnya cadangan nikel Indonesia yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Namun, di balik narasi transisi menuju kendaraan nol emisi, benarkah ini sudah benar-benar bersih?

Dari knalpot ke cerobong PLTU

Dalam produksinya, kendaraan listrik membutuhkan nikel sebagai bahan utama baterai. Masalahnya, proses pengolahan nikel masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hingga kini, sekitar 97 persen listrik yang digunakan smelter nikel atau fasilitas pengolahan bijih nikel masih berasal dari batu bara, sebagaimana dilaporkan Yayasan Indonesia Cerah (9/4/2026).

Ketergantungan ini berlawanan dengan target penurunan emisi, dan memunculkan ironi dalam agenda transisi energi: kendaraan yang diklaim ramah lingkungan diproduksi dengan energi berbasis fosil. Alih-alih menghapus emisi, kendaraan listrik dinilai hanya memindahkan jejak karbon dari knalpot kendaraan ke cerobong asap PLTU yang tetap menghasilkan polusi udara.

Dampak pada ekosistem dan masyarakat

Baca Juga: Dorong Transisi Energi, Prabowo Minta Daerah dan TNI Serap Bus-Truk Listrik Buatan Lokal

Di luar emisi, dampak lain juga muncul pada ekosistem darat dan laut. Menurut Rosa Luxemburg Stiftung (9/4/2026), penambangan nikel umumnya menggunakan metode tambang terbuka yang memicu deforestasi dalam skala luas. Padahal, hutan berperan sebagai penyerap karbon sekaligus habitat keanekaragaman hayati.

Selain itu, limbah hasil pengolahan nikel dalam jumlah besar berpotensi mencemari wilayah pesisir dan sumber air masyarakat. Nelayan lokal menjadi salah satu kelompok yang terdampak ketika kualitas laut menurun dan ruang tangkap semakin terbatas. Di sisi lain, perubahan ekonomi di kawasan tambang juga meningkatkan kerentanan sosial, terutama bagi kelompok perempuan yang menghadapi tekanan ekonomi lebih besar.

Dengan berbagai dampak tersebut, kendaraan listrik belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai solusi bersih jika rantai produksinya masih bertumpu pada energi dan praktik ekstraktif yang beremisi tinggi.

Penulis: Natasha Suhendra