- Guru Besar UGM Gabriel Lele meminta TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara sesuai semangat reformasi awal.
- Keterlibatan TNI dalam urusan sipil seperti sektor pangan hingga pemberantasan begal dinilai mengabaikan mandat utama institusi militer.
- Tren pelibatan TNI dalam program non-pertahanan dikhawatirkan mengganggu kesiapan menghadapi tantangan keamanan modern dan mengulang trauma masa lalu.
Suara.com - Guru Besar bidang Tata Kelola Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele, menilai TNI seharusnya tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak semakin jauh terlibat dalam urusan sipil.
Menurut Gabriel, kekhawatiran terhadap meluasnya peran TNI saat ini tidak hanya datang dari kalangan sipil. Ada pula purnawirawan TNI yang telah menyampaikan kritik terhadap semakin banyaknya keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.
Ia mencontohkan pandangan sejumlah purnawirawan yang menilai reformasi TNI hingga akhir dekade 2000-an sebenarnya telah berjalan sesuai arah yang diinginkan.
"Misalnya Jenderal TB Hasanuddin itu kan mengatakan sampai dengan tahun 2008-2009 TNI itu sudah on the track ya, reformasi kembali ke barak, fokus pada tugas pertahanan," kata Gabriel kepada Suara.com, Senin (25/5/2026).
Namun, menurut Gabriel, kondisi tersebut mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir.
Keterlibatan TNI dalam berbagai program sipil dinilai semakin luas, mulai dari sektor pangan hingga berbagai program pembangunan yang seharusnya menjadi domain institusi sipil.
Terbaru ada pula soal prajurit TNI yang siap ikut berburu begal di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
"Tapi sejak Jokowi terutama ini kan kemudian ditarik-tarik lagi ke ranah sipil dan zaman sekarang ini adalah zaman konsolidasi yang sesungguhnya. TNI masuk ke semua ke semua ranah," ucapnya.
Ia menilai tren ini berpotensi membawa Indonesia kembali pada situasi yang pernah terjadi sebelum reformasi sektor keamanan dijalankan secara serius.
Baca Juga: Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk
"Dan ini kita kayak kembali lagi ke situasi sebelum 2003. Jadi intinya itu kita punya trauma itu dan memang tidak seharusnya terjadi," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama TNI saat ini justru semakin berat seiring berkembangnya bentuk ancaman pertahanan modern.
Tantangan keamanan tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional antar angkatan bersenjata, melainkan melibatkan teknologi dan berbagai bentuk ancaman baru yang membutuhkan kesiapan militer.
Oleh sebab itu, Gabriel mempertanyakan efektivitas pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil ketika kebutuhan penguatan kapasitas pertahanan masih sangat besar.
Menurutnya, energi dan sumber daya militer semestinya diarahkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan pertahanan masa depan.
Gabriel turut menyinggung keterlibatan TNI dalam sejumlah program non pertahanan yang belakangan berkembang. Menurut dia, kondisi tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai fokus institusi militer dalam menjalankan mandat utamanya.
"Nah sekarang TNI disuruh ngurusi Koperasi Merah Putih, disuruh ngurusi MBG, gimana ini fungsi pertahanan kita?" ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus