Warga Iran Terancam Kelaparan Usai AS Blokade Pelabuhan Teheran, Bahkan Ada Dampak Buruk Lanjutan

Suara.com - Militer Amerika Serikat resmi memberlakukan blokade terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan Iran mulai pukul 14:00 GMT.

Langkah drastis ini menandai babak baru ketegangan setelah kegagalan negosiasi damai yang sebelumnya berlangsung di Islamabad.

Dikutip dari Al Jazeera, berbeda dari ancaman awal, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) kini mempersempit sasaran blokade hanya pada pelabuhan-pelabuhan domestik Iran.

Fokus utama operasi ini adalah memutus rantai pasokan peralatan militer serta menghambat arus pendapatan dari sektor minyak.

Strategi tersebut menjadi instrumen tekanan ekonomi terbaru Washington guna mengisolasi Teheran dari dukungan eksternal termasuk potensi kiriman senjata.

Jennifer Parker selaku pakar hukum maritim dari University of New South Wales memberikan catatan kritis terkait legalitas operasi ini.

Meskipun blokade laut diakui sebagai metode perang yang sah, terdapat prasyarat ketat yang tidak boleh dilanggar oleh militer.

Parker menekankan bahwa tindakan militer di perairan internasional tidak diperbolehkan merugikan stabilitas negara-negara netral di kawasan.

“Yang pertama adalah hal itu tidak boleh berdampak buruk pada negara-negara netral. Jadi, mereka tidak bisa memblokade Selat Hormuz, misalnya, karena itu akan berdampak pada negara-negara di dalam Teluk Persia,” ujar Parker kepada Al Jazeera.

Baca Juga: Perundingan Damai Gagal, Pemerintah Serukan Rakyat Iran Turun ke Jalan Tantang AS

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penutupan akses total terhadap Selat Hormuz secara hukum sulit dibenarkan karena mengganggu perdagangan global.

Kewajiban Melindungi Kebutuhan Dasar Sipil

Aspek kemanusiaan menjadi poin krusial kedua yang harus dipenuhi oleh pihak Amerika Serikat selama menjalankan blokade tersebut.

Hukum internasional melarang penggunaan blokade sebagai cara untuk membuat populasi sipil menderita kelaparan secara sengaja.

“Dua: Anda harus mengizinkan makanan masuk, dan Anda tidak boleh memberikan dampak buruk pada populasi sipil. Anda tidak boleh membuat populasi sipil kelaparan,” tegas Parker.

Oleh karena itu, pemeriksaan kapal harus tetap memberikan ruang bagi komoditas pangan dan kebutuhan medis yang mendesak.