Warga Iran Terancam Kelaparan Usai AS Blokade Pelabuhan Teheran, Bahkan Ada Dampak Buruk Lanjutan

Tanpa adanya jaminan logistik bagi warga non-kombatan, blokade ini berisiko dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat.

Prinsip ketiga yang sangat menentukan legalitas blokade adalah penerapan aturan yang adil dan tidak memihak kepada bendera tertentu.

CENTCOM telah menyatakan bahwa prosedur intersep akan berlaku bagi semua kapal tanpa memandang bendera negara mana yang berkibar.

“Tiga, dan ini penting, hal ini harus adil. Jadi Anda akan mencatat bahwa ketika CENTCOM mengumumkan blokade ini, berbeda dengan komentar Presiden Trump, mereka mengatakan blokade ini akan berlaku untuk kapal apa pun dari bendera apa pun yang masuk dan keluar dari Iran, dan itu penting. Blokade tersebut harus tidak memihak agar menjadi blokade yang sah,” jelas Parker.

Langkah ini menunjukkan upaya militer untuk tetap berada dalam koridor hukum internasional meskipun tensi politik sedang memanas.

Ketegasan yang bersifat universal ini diperlukan agar blokade tidak dianggap sebagai tindakan diskriminatif terhadap negara mitra Iran saja.

Target Utama Strategi Isolasi Amerika

Mantan perwira angkatan laut tersebut menilai AS akan menghentikan kapal-kapal dari berbagai negara guna memaksimalkan tekanan ekonomi.

Parker juga menyoroti laporan intelijen mengenai upaya Tiongkok yang berusaha mengirimkan kembali peralatan militer untuk memperkuat pertahanan Iran.

Baca Juga: Perundingan Damai Gagal, Pemerintah Serukan Rakyat Iran Turun ke Jalan Tantang AS

“AS mencoba mengisolasi Iran dari pasokan ulang militer dan memberikan tekanan ekonomi pada Iran dengan mencegat aliran minyak,” ungkap Parker.

Dengan menahan arus minyak, Washington berharap kapasitas finansial pemerintah Iran untuk mendanai operasional militer akan melemah secara signifikan.

Blokade ini menjadi titik eskalasi tertinggi setelah dialog diplomatik menemui jalan buntu tanpa adanya kesepakatan satu pun.

Situasi di Selat Hormuz sempat mengalami simpang siur informasi setelah pernyataan awal dari pihak kepresidenan terkait pungutan biaya lintas.

Presiden Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengejar kapal internasional yang membayar biaya tol kepada Iran saat melintasi selat tersebut.

Namun, CENTCOM memilih untuk mencabut instruksi mengenai tol dan lebih fokus pada pengawasan kapal yang berlabuh langsung di Iran.

Hingga saat ini, kebebasan navigasi tetap dijamin bagi kapal yang hanya melintasi perairan internasional tanpa singgah di pelabuhan Iran.

Ketegangan ini bermula sejak gagalnya perundingan damai di Islamabad yang membuat Amerika Serikat memilih jalur tekanan militer dan ekonomi.