Hizbullah Mau Baikkan dengan Israel, Syaratnya...

Setiap peluang operasional di lapangan akan dimanfaatkan untuk memukul mundur unit tempur musuh.

Selama kurun waktu 15 bulan terakhir, Israel dinilai terus mengabaikan komitmen perdamaian yang ada.

Ketidakpatuhan terhadap kesepakatan tertanggal 17 November 2024 menjadi batu sandungan utama bagi stabilitas.

Naim Qassem berpendapat bahwa satu-satunya solusi perang hanyalah penghormatan penuh terhadap dokumen gencatan senjata.

Eskalasi militer yang berlarut-larut terjadi karena minimnya itikad baik dari pihak militer pendudukan.

Hizbullah menutup rapat peluang untuk berkomunikasi secara formal dengan otoritas yang dianggap sebagai penjajah.

Desakan Terhadap Pemerintah Lebanon

Pimpinan Hizbullah tersebut menegaskan penolakan dialog dengan "entitas penjajah" serta mengecamnya sebagai langkah yang "tak bermakna".

Hizbullah menuntut adanya sinkronisasi langkah antara kelompok perlawanan dengan otoritas resmi Lebanon.

Baca Juga: Polling, Warga Israel Mulai Capek Sama Perang: Putus Asa Bingung, dan Marah

Pemerintah setempat diminta untuk segera melegalkan kembali seluruh aktivitas militer kelompok tersebut.

Sinergi antara kekuatan rakyat dan militer nasional dianggap krusial dalam menghadapi serangan eksternal.

Keadaan konflik internal antara faksi militer domestik harus segera diakhiri demi fokus pertahanan negara.

Kini mata dunia tertuju pada pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung di Washington.

Duta Besar Israel Yechiel Leiter dijadwalkan bertemu dengan Dubes Lebanon Nada Hamadeh-Moawad.

Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Lebanon yang difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai mediator global.

Sentimen publik di Beirut terlihat jelas melalui gelombang unjuk rasa besar yang mendukung langkah Hizbullah.

Konflik ini berakar dari sengketa perbatasan dan agresi militer yang telah berlangsung selama lebih dari setahun.

Kegagalan gencatan senjata tahun 2024 memicu krisis kemanusiaan hebat di wilayah Lebanon Selatan hingga saat ini.