Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?

Suara.com - Lonjakan sampah plastik global masih menjadi persoalan serius yang belum teratasi. Di tengah upaya mencari solusi, teknologi daur ulang kimia seperti pirolisis justru memicu perdebatan baru soal dampak lingkungannya.

Kini, wacana pelonggaran regulasi di Amerika Serikat menambah kekhawatiran akan potensi meningkatnya polusi udara dari industri ini.

Dikutip dari laporan Phys.org, the Environmental Protection Agency (EPA) atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat saat ini sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali kategori regulasi bagi fasilitas yang mendaur ulang plastik menggunakan metode kimiawi.

Tinjauan ini berfokus pada apakah fasilitas tersebut harus tetap diatur di bawah standar polusi udara yang sama ketatnya dengan insinerator.

Perdebatan Manufaktur atau Pembakaran?

Pirolisis, yakni metode utama dalam daur ulang kimia saat ini diatur sebagai proses pembakaran berdasarkan Pasal 129 Clean Air Act (Undang-Undang Udara Bersih). Di bawah aturan tersebut, EPA membatasi emisi dari insinerator terhadap sembilan jenis polutan udara, termasuk logam berat, partikulat beracun, dan dioksin.

EPA menyatakan bahwa regulasi saat ini, yang menetapkan unit pirolisis di bawah pasal tersebut, dianggap tidak jelas dan memicu kebingungan bagi industri. Oleh karena itu, EPA mengatakan pihaknya mempertimbangkan masukan publik untuk mengakui pirolisis sebagai bagian dari kegiatan manufaktur berdasarkan bagian yang berbeda, yakni pada Pasal 111 dari Clean Air Act.

Pandangan Industri dan Kelompok Lingkungan

American Chemistry Council (ACC), organisasi yang mewakili produsen plastik, telah lama mendukung pengalihan regulasi ini. President of America's Plastic Makers, Ross Eisenberg, menyatakan bahwa proses pirolisis bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan material, yang menurutnya lebih tepat diklasifikasikan sebagai manufaktur daripada pembakaran atau pemusnahan limbah.

Baca Juga: Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik

"Definisi pembakaran adalah menghancurkannya, kan? Anda benar-benar mencoba untuk menghilangkannya," katanya.

"Bukan itu yang mereka lakukan di sini. Mereka mencoba untuk melestarikannya dan memulihkan materialnya, yang merupakan daur ulang, yakni manufaktur," tambah Eisenberg.

Sebaliknya, kelompok lingkungan hidup menyatakan kekhawatiran terkait potensi perubahan ini. Mantan administrator regional EPA yang sekarang memimpin Beyond Plastics, Judith Enck, berpendapat bahwa perubahan tersebut akan menciptakan tingkat perlindungan lingkungan yang jauh lebih lemah.

Sementara itu, John Walke dari Natural Resources Defense Council (NRDC) mengatakan bahwa Pasal 111 mengatur tidak mengatur polutan sebanyak Pasal 129. Ia juga mengkhawatirkan adanya kekosongan selama masa transisi untuk mengikuti proses hukum yang memungkinkan fasilitas untuk beroperasi, di mana tidak ada standar emisi federal yang berlaku.

Tantangan dalam Pengelolaan Limbah Plastik

Data dari ACC menunjukkan bahwa lebih dari 90% plastik tidak didaur ulang. Industri plastik menjanjikan bahwa daur ulang kimia dapat mengubah hal tersebut, yakni menjadi pelengkap bagi daur ulang mekanis tradisional untuk mengurangi jumlah sampah secara drastic yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Proses ini menguraikan plastik menjadi cairan dan gas untuk menghasilkan bahan bakar baru.