- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi seluruh ASN setiap hari Jumat sejak April 2026.
- Penerapan kebijakan WFH secara rutin terbukti secara signifikan menurunkan volume kemacetan di berbagai titik krusial wilayah Jakarta.
- Gubernur melarang ASN melakukan aktivitas di luar rumah selama WFH guna menjaga kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai.
Suara.com - Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jakarta mulai memberikan hasil yang signifikan terhadap kelancaran lalu lintas.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi berkala, volume kemacetan di ibu kota mengalami penurunan yang sangat drastis.
Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki mekanisme rutin dalam pembagian kerja jarak jauh ini. Saat ini, kebijakan WFH tersebut diselenggarakan setiap hari Jumat.
“Di Jakarta karena mekanismenya sudah berjalan, maka kami mengadakan work from home itu setiap hari Jumat. Dan setiap hari Jumat itu bukan hanya ASN DKI Jakarta saja, tetapi ASN pusat juga mengikuti,” ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Hal inilah yang menurut Pramono menjadi faktor utama berkurangnya kepadatan kendaraan di titik-titik krusial Jakarta secara masif.
"Itulah kenapa evaluasi kami di Jumat yang kemarin maupun yang sebelumnya, ini kan sudah berjalan dua kali, menunjukkan kemacetannya menurun drastis. Karena memang dilakukan secara signifikan," tambahnya.
Meski dinilai sukses mengurai kemacetan, Pramono menegaskan mengenai kedisiplinan. Ia menegaskan bahwa esensi dari WFH adalah tetap berada di kediaman masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan justru beraktivitas di tempat umum atau lokasi hiburan.
Ia secara spesifik memberikan peringatan keras kepada para pekerja agar tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk keperluan pribadi di luar rumah. Pengawasan ketat akan menjadi bagian dari mekanisme ini agar produktivitas tetap terjaga.
“Hanya untuk yang di Jakarta, bagi ASN Jakarta, saya tegaskan bahwa selama mereka work from home tidak boleh menggunakan ataupun, misalnya bekerja di luar rumah,” tegasnya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Pramono Minta Warga DKI Hijrah ke Transportasi Umum
Ia juga menyoroti fenomena kerja dari tempat nongkrong yang belakangan dilakukan. Pramono melarang keras hal tersebut bagi ASN yang sedang bertugas dalam mode WFH.
"Karena itu tidak menjadi work from home, apalagi kalau di kafe-kafe. Kami tidak izinkan," ujarnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk kemacetan, tetapi juga menjadi model efisiensi kerja yang tetap mengedepankan integritas dan disiplin pegawai.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Harga BBM Naik, Pramono Minta Warga DKI Hijrah ke Transportasi Umum
-
Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan