- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membentuk pasukan khusus PPSU guna mengatasi ledakan populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta.
- Data menunjukkan dominasi ikan sapu-sapu mencapai lebih dari 60 persen, yang mengancam kerusakan ekosistem air wilayah tersebut.
- Pemerintah berhasil menangkap 6,5 ton ikan invasif dan akan menyesuaikan prosedur pemusnahan sesuai masukan dari pihak MUI.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk terus menangani ledakan populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta yang dinilai sudah merusak ekosistem.
Pramono berencana membentuk pasukan khusus di bawah naungan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membersihkan spesies invasif tersebut secara berkala.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, dominasi ikan sapu-sapu di ekosistem air Jakarta telah mencapai tingkat yang tinggi.
"Memang ikan sapu-sapu ini di biotik air Jakarta sudah lebih dari 60 persen. Bahkan KKP sebenarnya melaporkan ke saya lebih dari 70 persen, tapi saya belum terlalu meyakini dan saya menyampaikan kemarin lebih dari 60 persen," ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Langkah pembersihan yang telah dimulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hanya dalam waktu satu hari pembersihan di wilayah Jakarta Selatan, petugas berhasil menjaring lebih dari 3,5 ton ikan sapu-sapu. Secara total, diketahui sebanyak 6,5 ton ikan sapu-sapu telah berhasil ditangkap.
Pramono menilai penanganan ikan sapu-sapu tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya sekali waktu. Ia menjanjikan adanya skema pembersihan rutin yang dilakukan oleh tenaga profesional.
"Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sapu-sapu di Jakarta. Sebab kalau tidak, maka ekosistem air di Jakarta pasti akan rusak," tegasnya.
Tanggapi Kritik MUI Terkait Tata Cara Pemusnahan
Selain teknis pembersihan, Pramono juga menanggapi kritik dan saran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tata cara pembuangan bangkai ikan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam karena langsung dikubur tanpa proses tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Pramono mengaku terbuka terhadap masukan dan akan melibatkan ahli untuk mengkaji ulang prosedur pemusnahan agar tetap menghormati nilai-nilai agama dan lingkungan.
Baca Juga: Pemprov DKI: Hentikan Pembongkaran Bangunan di Jalan Teuku Umar Menteng
“Mengenai saran dan kritik dari MUI, nanti saya minta kepada yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya,” ujarnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Pemprov DKI: Hentikan Pembongkaran Bangunan di Jalan Teuku Umar Menteng
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Ini Bahaya Tersembunyi Ikan Sapu-Sapu yang Mengancam Ekosistem Jakarta
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
Terkini
-
Tegas! Perang AS-Israel vs Iran Akan Selesai Jika Militer Israel Angkat Kaki dari Lebanon
-
Main Mata Dadan Cs Sedot Miliaran Uang MBG per Hari, Kejagung: Mereka Bertiga Kerja Sama!
-
Resmi Dibuka, Seminar KAGAMA HSE 2026 di UGM Ingatkan Ancaman Bencana Sektor Industri Nasional
-
Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, DPR Desak Menkeu dan BI Segera Bertindak
-
Riset UI Ungkap Fakta Pahit, Rokok Jadi Penghambat Utama Program MBG
-
Jaksa Tepis Pledoi Nadiem: Kasus Chromebook Murni Hukum, Bukan Politik
-
Banggar DPR Soroti Tata Kelola BGN Usai Tiga Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi MBG
-
Wamen Silmy Hingga Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, DPR Singgung Komitmen Prabowo
-
Gugup Hadapi Vonis Korupsi K3, Eks Wamenaker Noel: Asam Lambung Saya Naik
-
Skandal Korupsi BGN Tak Halangi Jatah MBG untuk Lansia, Gus Ipul: Tetap Lanjut