- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membentuk pasukan khusus PPSU guna mengatasi ledakan populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta.
- Data menunjukkan dominasi ikan sapu-sapu mencapai lebih dari 60 persen, yang mengancam kerusakan ekosistem air wilayah tersebut.
- Pemerintah berhasil menangkap 6,5 ton ikan invasif dan akan menyesuaikan prosedur pemusnahan sesuai masukan dari pihak MUI.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk terus menangani ledakan populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta yang dinilai sudah merusak ekosistem.
Pramono berencana membentuk pasukan khusus di bawah naungan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membersihkan spesies invasif tersebut secara berkala.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, dominasi ikan sapu-sapu di ekosistem air Jakarta telah mencapai tingkat yang tinggi.
"Memang ikan sapu-sapu ini di biotik air Jakarta sudah lebih dari 60 persen. Bahkan KKP sebenarnya melaporkan ke saya lebih dari 70 persen, tapi saya belum terlalu meyakini dan saya menyampaikan kemarin lebih dari 60 persen," ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Langkah pembersihan yang telah dimulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hanya dalam waktu satu hari pembersihan di wilayah Jakarta Selatan, petugas berhasil menjaring lebih dari 3,5 ton ikan sapu-sapu. Secara total, diketahui sebanyak 6,5 ton ikan sapu-sapu telah berhasil ditangkap.
Pramono menilai penanganan ikan sapu-sapu tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya sekali waktu. Ia menjanjikan adanya skema pembersihan rutin yang dilakukan oleh tenaga profesional.
"Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sapu-sapu di Jakarta. Sebab kalau tidak, maka ekosistem air di Jakarta pasti akan rusak," tegasnya.
Tanggapi Kritik MUI Terkait Tata Cara Pemusnahan
Selain teknis pembersihan, Pramono juga menanggapi kritik dan saran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tata cara pembuangan bangkai ikan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam karena langsung dikubur tanpa proses tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Pramono mengaku terbuka terhadap masukan dan akan melibatkan ahli untuk mengkaji ulang prosedur pemusnahan agar tetap menghormati nilai-nilai agama dan lingkungan.
Baca Juga: Pemprov DKI: Hentikan Pembongkaran Bangunan di Jalan Teuku Umar Menteng
“Mengenai saran dan kritik dari MUI, nanti saya minta kepada yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya,” ujarnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Pemprov DKI: Hentikan Pembongkaran Bangunan di Jalan Teuku Umar Menteng
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Ini Bahaya Tersembunyi Ikan Sapu-Sapu yang Mengancam Ekosistem Jakarta
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
JK Bongkar Bukti Chat WA, Tolak Rismon dan Roy Suryo Terkait Buku 'Gibran EndGame'
-
Krisis BBM Mengintai, Guru Besar UGM Tawarkan Solusi dari Nyamplung dan Malapari
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
Tenggak Miras di Pinggir Jalan, Sekelompok Pemuda di Jaktim Diamankan saat Diduga Siap Tawuran
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan