- Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan selalu mengikuti kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi pemerintah pusat.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan subsidi langsung kepada para pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar non-subsidi.
- Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang menekan beban ekonomi akibat kenaikan BBM.
Suara.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini mulai memicu keluhan di kalangan masyarakat pengguna kendaraan pribadi di ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan tegas mengenai sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di masa mendatang terkait fluktuasi harga energi tersebut.
Pramono menegaskan bahwa urusan penentuan harga BBM sepenuhnya merupakan domain kebijakan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan selalu menyelaraskan diri dengan setiap keputusan yang diambil oleh kementerian terkait di tingkat nasional.
"Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu," ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Menurut Pramono, memberikan subsidi langsung kepada pengguna kendaraan pribadi BBM non-subsidi bukanlah langkah strategis.
"Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan," tegasnya.
Sebagai gantinya, Pramono menawarkan visi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Ia meluncurkan berbagai terobosan yang bertujuan untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat, yakni dengan menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Pramono berpandangan bahwa cara terbaik untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM adalah dengan menyediakan alternatif mobilitas yang lebih murah, aman, dan efisien.
Baca Juga: Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini semakin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum," ujarnya.
Fokus utama baginya adalah menciptakan integrasi transportasi yang menyeluruh sehingga warga tidak lagi merasa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk bahan bakar.
Strategi ini, menurutnya, akan menjadi solusi untuk menekan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan BBM. (Tsabita Aulia)
Berita Terkait
-
Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
-
BBM Non Subsidi di Indonesia Apa Saja? Harganya Resmi Naik Per 18 April 2026
-
BBM Nonsubdisi Naik, Pemerintah Dinilai Sudah Sangat Hati-hati
-
BBM Apa Saja yang Naik Per 18 April 2026? Ini Daftar Harga Barunya di SPBU
-
Netizen Shock Harga Bensin Mendadak Naik, Dulu Rp1,4 Juta Kini Rp2,3 Juta
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Mojtaba Khamenei Ancam AS-Israel: Jangan Main-main dengan AL Iran
-
JK Bongkar Bukti Chat WA, Tolak Rismon dan Roy Suryo Terkait Buku 'Gibran EndGame'
-
Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
-
Krisis BBM Mengintai, Guru Besar UGM Tawarkan Solusi dari Nyamplung dan Malapari
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Nasihat JK ke Jokowi Soal Ijazah: Kenapa Tidak Dikasih Lihat Agar Rakyat Tak Berkelahi
-
Tenggak Miras di Pinggir Jalan, Sekelompok Pemuda di Jaktim Diamankan saat Diduga Siap Tawuran
-
JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK