- Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan selalu mengikuti kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi pemerintah pusat.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan subsidi langsung kepada para pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar non-subsidi.
- Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang menekan beban ekonomi akibat kenaikan BBM.
Suara.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini mulai memicu keluhan di kalangan masyarakat pengguna kendaraan pribadi di ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan tegas mengenai sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di masa mendatang terkait fluktuasi harga energi tersebut.
Pramono menegaskan bahwa urusan penentuan harga BBM sepenuhnya merupakan domain kebijakan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan selalu menyelaraskan diri dengan setiap keputusan yang diambil oleh kementerian terkait di tingkat nasional.
"Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu," ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Menurut Pramono, memberikan subsidi langsung kepada pengguna kendaraan pribadi BBM non-subsidi bukanlah langkah strategis.
"Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan," tegasnya.
Sebagai gantinya, Pramono menawarkan visi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Ia meluncurkan berbagai terobosan yang bertujuan untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat, yakni dengan menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Pramono berpandangan bahwa cara terbaik untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM adalah dengan menyediakan alternatif mobilitas yang lebih murah, aman, dan efisien.
Baca Juga: Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini semakin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum," ujarnya.
Fokus utama baginya adalah menciptakan integrasi transportasi yang menyeluruh sehingga warga tidak lagi merasa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk bahan bakar.
Strategi ini, menurutnya, akan menjadi solusi untuk menekan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan BBM. (Tsabita Aulia)
Berita Terkait
-
Berhasil Jaring 6,5 Ton Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung Siapkan Skema Pembersihan Berkala
-
BBM Non Subsidi di Indonesia Apa Saja? Harganya Resmi Naik Per 18 April 2026
-
BBM Nonsubdisi Naik, Pemerintah Dinilai Sudah Sangat Hati-hati
-
BBM Apa Saja yang Naik Per 18 April 2026? Ini Daftar Harga Barunya di SPBU
-
Netizen Shock Harga Bensin Mendadak Naik, Dulu Rp1,4 Juta Kini Rp2,3 Juta
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan