- Kapolri Listyo Sigit mendukung ekonomi melalui ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali pada 20 April 2026.
- Kapolri memperkuat sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam pemberantasan kejahatan siber serta membentuk Satgas Haji 2026 secara nasional.
- Langkah Polri menciptakan iklim investasi melalui hubungan buruh harmonis serta menjaga kohesi sosial demi stabilitas nasional Indonesia.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens membeberkan langkah nyata dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan keamanan, Listyo Sigit juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor strategis.
Pada Senin (20/4/2026), Kapolri Listyo Sigit bersama Gubernur Bali Wayan Koster melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali.
Menurut Boni Hargens, kehadiran Kapolri bukan sekadar seremonial, melainkan sinyal kuat komitmen Polri sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi daerah lewat pariwisata olahraga.
“Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan pasca-pandemi, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya.
Hargens menilai keterlibatan Polri dalam event seperti ini memberikan jaminan keamanan yang meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap pembangunan.
Boni Hargens menyebut sepanjang April 2026, Kapolri Listyo Sigit menjalankan empat agenda strategis yang saling terkait.
Keempatnya membentuk kerangka kebijakan koheren untuk menjaga stabilitas nasional di tengah turbulensi global.
Baca Juga: Tudingan Ni Luh Djelantik soal Sikap Acuh Gubernur Bali Dianggap Tak Sesuai Fakta
Agenda pertama adalah penguatan sinergi Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah ini menjawab maraknya kejahatan siber, disinformasi, dan penipuan daring yang semakin kompleks.
“Komdigi memiliki akses infrastruktur dan regulasi digital, sementara Polri punya kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif,” jelas Hargens.
Agenda kedua adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.
Hargens menegaskan, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan pengamanan komprehensif.
“Instruksi Kapolri ini mencerminkan pemahaman bahwa keamanan ibadah haji memiliki dimensi keagamaan dan keamanan publik sekaligus. Satgas ini akan mengintegrasikan pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Agama,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Tudingan Ni Luh Djelantik soal Sikap Acuh Gubernur Bali Dianggap Tak Sesuai Fakta
-
Kemenangan atas Bali United Jadi Modal Beckham Putra Hadapi Dewa United
-
Ni Luh Djelantik Sentil Keras I Wayan Koster, Kritik Gubernur Bali Minim Empati
-
WNA di Bali Bikin Onar, Ancam Patahkan Kaki Warga setelah Menuduh Maling
-
Bojan Hodak Beberkan Kondisi Persib Bandung Usai Kalahkan Bali United
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi