- Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendesak pemerintah menstabilkan harga minyak goreng yang naik pada April 2026.
- Data menunjukkan kenaikan harga minyak goreng nasional membebani daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi pelaku UMKM.
- Pemerintah didorong segera melakukan operasi pasar masif untuk menstabilkan harga eceran dan menjamin kelancaran distribusi bahan pokok.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga minyak goreng yang mulai merangkak naik di berbagai daerah.
Hal itu dinilai sangat krusial untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami mendapat laporan adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengendalikan harga minyak goreng,” ujar Nasim Khan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan ketiga April 2026, harga rata-rata minyak goreng nasional untuk semua kategori (curah, premium, dan Minyakita) telah naik dari Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter.
Senada dengan itu, data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 22 April 2026 menunjukkan harga minyak goreng kemasan premium telah menyentuh angka Rp21.827 per liter, sementara minyak goreng curah berada di level Rp19.501 per liter.
Nasim pun memperingatkan bahwa kenaikan ini akan menciptakan efek domino yang membebani rumah tangga. Sebagai kebutuhan pokok yang sangat mendasar, fluktuasi harga minyak goreng langsung berdampak pada pengeluaran dapur harian.
“Kenaikan harga minyak goreng akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Biaya kebutuhan dapur meningkat, dan pada akhirnya memicu kenaikan harga makanan jadi di pasaran,” tegasnya.
Selain beban rumah tangga, legislator PKB ini juga menyoroti nasib para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di sektor kuliner.
Peningkatan biaya produksi akibat harga bahan baku yang mahal berpotensi menggerus margin keuntungan dan memicu inflasi bahan pangan yang lebih luas.
Baca Juga: PKB Apresiasi Gencatan Senjata ASIran, DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian
Guna mengatasi persoalan ini, Nasim Khan mendorong pemerintah untuk segera menginisiasi operasi pasar secara masif. Hal ini dianggap sebagai solusi taktis untuk menstabilkan harga di tingkat pengecer serta menjamin kelancaran distribusi barang.
“Operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga. Pemerintah harus memastikan distribusi lancar dan harga tetap terjangkau agar masyarakat tidak semakin terbebani,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Fraksi PKB DPRD DKI Soroti 'Benang Kusut' Jakarta Barat: Fokus Pada Aksi, Bukan Wacana!
-
Kawal Dunia Santri, Fraksi PKB DPR RI Sabet Penghargaan 'Peduli Pesantren'
-
Tolak 'War Tiket Haji', Maman DPR: Ibadah Bukan Ajang Kompetisi Klik Internet!
-
PKB Apresiasi Gencatan Senjata ASIran, DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian
-
Teror Air Keras Menjamur, Abdullah PKB Desak Pemerintah Tertibkan Peredaran Bahan Berbahaya
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil dalam RUU Polri
-
Pramono Anung Berharap Shin Tae-yong Beri Kado Juara di HUT ke-500 Jakarta
-
Anak Sony Sonjaya Dikabarkan Punya Dapur MBG, Kuasa Hukum: Masalahnya Apa?
-
Larangan Impor Sampah Plastik China Memperburuk Kualitas Udara di Indonesia, Bagaimana Bisa?
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Sempat Mengaku Pasien, WNA asal Vietnam Buka Praktik Dokter Gigi Akhirnya Dideportasi
-
Pemprov Jabar Jadi Pemerintah Daerah Terbaik dalam Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
-
Jelang Dilantik, Mayjen TNI Trenggono Pilih Pensiun Dini Demi Tugas di Badan Gizi Nasional
-
Perkuat Sistem Keamanan, DPRD DKI Dukung Integrasi CCTV Lintas Instansi
-
Siap Bernyanyi! Sony Sanjaya Ajukan JC, Seret 20 Nama Lebih di Kasus Korupsi MBG