- Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengkritik wacana sistem war tiket haji karena berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi jemaah.
- Kesenjangan infrastruktur digital dikhawatirkan merugikan calon jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses teknologi serta literasi internet.
- Pemerintah didesak memperkuat diplomasi kuota haji dengan Arab Saudi dan meningkatkan transparansi manajemen antrean sebagai solusi yang lebih substansial.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mengkritik keras wacana sistem “war tiket haji” sebagai solusi mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Menurutnya skema tersebut berisiko merusak tatanan keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun.
Maman juga memperingatkan bahwa kebijakan berbasis kecepatan akses teknologi ini justru akan memicu ketidakadilan. Terutama bagi calon jemaah yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” ujar Maman di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Legislator asal Jawa Barat tersebut juga menyoroti kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia.
Ia khawatir jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan internet dan literasi digital akan kehilangan hak mereka hanya karena kalah bersaing secara daring dengan jemaah di perkotaan.
“Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Daripada menerapkan skema yang memicu polemik dan keresahan, Maman pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih substansial.
Salah satunya, ia meminta pemerintah lebih memperkuat diplomasi soal kuota dengan Arab Saudi serta memperbaiki transparansi tata kelola manajemen haji.
Baca Juga: Anggota DPR Dapat 2 Pelat Nomor Khusus: Demi Permudah Dalam Jalani Tugas
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Antrean Mengular di SPBU Bali, Ini Janji Pertamina
-
Gagal Panen Meluas! BI Ungkap Ancaman Nyata El Nino ke Ekonomi Sulsel
-
Duka di Cikarang Utara: Ayah dan Anak Tewas Usai Ledakan Tabung Gas Hanguskan Rumah
-
Sapu Bersih 40 Suara! Emil Dardak Kembali Pimpin Demokrat Jatim Secara Aklamasi
-
Tembus Rp189 Miliar! Data PPATK Bongkar Transaksi Judi Daring Warga dan ASN di Lebak
-
Maba UII Langsung Juara Campus League, Alfira Deanika Tundukkan Unggulan UNESA
-
Menyambangi Tebuireng, Tradisi Ziarah dan Suka Cita Warga NU Jelang Muktamar Ke-35
-
Momentum HAPERNAS 2026, Perumnas Serahterimakan Hunian kepada Lebih dari 530 Konsumen
-
Bila Mufakat Buntu, Sidang Pleno III Muktamar Ke-35 NU Sepakati Opsi Voting
-
Bahtsul Masail di Muktamar NU Sepakat Kripto Boleh Ditransaksikan