- Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengkritik wacana sistem war tiket haji karena berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi jemaah.
- Kesenjangan infrastruktur digital dikhawatirkan merugikan calon jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses teknologi serta literasi internet.
- Pemerintah didesak memperkuat diplomasi kuota haji dengan Arab Saudi dan meningkatkan transparansi manajemen antrean sebagai solusi yang lebih substansial.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mengkritik keras wacana sistem “war tiket haji” sebagai solusi mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Menurutnya skema tersebut berisiko merusak tatanan keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun.
Maman juga memperingatkan bahwa kebijakan berbasis kecepatan akses teknologi ini justru akan memicu ketidakadilan. Terutama bagi calon jemaah yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” ujar Maman di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Legislator asal Jawa Barat tersebut juga menyoroti kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia.
Ia khawatir jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan internet dan literasi digital akan kehilangan hak mereka hanya karena kalah bersaing secara daring dengan jemaah di perkotaan.
“Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Daripada menerapkan skema yang memicu polemik dan keresahan, Maman pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih substansial.
Salah satunya, ia meminta pemerintah lebih memperkuat diplomasi soal kuota dengan Arab Saudi serta memperbaiki transparansi tata kelola manajemen haji.
Baca Juga: Anggota DPR Dapat 2 Pelat Nomor Khusus: Demi Permudah Dalam Jalani Tugas
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
1,5 Tahun Menjabat, Kepercayaan Publik pada Prabowo Tembus 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Kuota Program Magang Diperbesar Pemerintah, Peluang Karier atau Sekadar Tenaga Kerja Murah?
-
Gelap Mata Demi 'Deposit' Judol: Pria di Makassar Bacok Istri dan Leher Sepupu hingga Tewas!
-
Ancaman Serangan Israel ke Iran Kembali Mencuat Usai Perundingan Damai Gagal Total
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?
-
Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?