- Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengkritik wacana sistem war tiket haji karena berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi jemaah.
- Kesenjangan infrastruktur digital dikhawatirkan merugikan calon jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses teknologi serta literasi internet.
- Pemerintah didesak memperkuat diplomasi kuota haji dengan Arab Saudi dan meningkatkan transparansi manajemen antrean sebagai solusi yang lebih substansial.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mengkritik keras wacana sistem “war tiket haji” sebagai solusi mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Menurutnya skema tersebut berisiko merusak tatanan keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun.
Maman juga memperingatkan bahwa kebijakan berbasis kecepatan akses teknologi ini justru akan memicu ketidakadilan. Terutama bagi calon jemaah yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” ujar Maman di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Legislator asal Jawa Barat tersebut juga menyoroti kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia.
Ia khawatir jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan internet dan literasi digital akan kehilangan hak mereka hanya karena kalah bersaing secara daring dengan jemaah di perkotaan.
“Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Daripada menerapkan skema yang memicu polemik dan keresahan, Maman pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih substansial.
Salah satunya, ia meminta pemerintah lebih memperkuat diplomasi soal kuota dengan Arab Saudi serta memperbaiki transparansi tata kelola manajemen haji.
Baca Juga: Anggota DPR Dapat 2 Pelat Nomor Khusus: Demi Permudah Dalam Jalani Tugas
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Siap Diresmikan Prabowo, LRT Jakarta Rute Manggarai Beroperasi Agustus 2026!
-
Kelanjutan Nasib JPO Tendean: Dibongkar Usai Rusak Parah, Ganti Rugi Miliaran Rupiah Masih Gelap
-
Masih Ada yang Belum Terjerat! KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pihak Don Ritto Klaim Uang Sitaan di Cafe de'Clan untuk Bangun Pelabuhan, Bukan Terkait Korupsi
-
Sering Picu Demo, 10 Undang-Undang Ini Tengah Dievaluasi oleh Kementerian HAM
-
Buntut Kasus Eks Jampidsus Febrie, Analis Desak Kapolri hingga Menhan Mundur Berjamaah
-
Bukan Candaan! Iseng Teror Bom Sekolah Saat MPLS, MY Terancam 20 Tahun Penjara
-
KPK Dalami Fakta Sidang soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Juta ke Gus Miftah
-
Pembunuh Driver Ojol di Tangerang Ditangkap! Korban Ditusuk Saat Tidur di Basecamp
-
Bawa Koper Pink Bertuliskan BAP, Penyidik Polri Datangi Gedung Bundar Kejagung