- Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan mendasar warga di wilayah Jakarta Barat secara nyata.
- Ahmad Ruslan mendorong pemerintah melakukan digitalisasi layanan publik serta memberikan pendampingan UMKM guna mempermudah akses hak dasar warga.
- Uwais El Qoroni menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan efektivitas tata kelola kota.
Suara.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah persoalan mendasar di wilayah Jakarta Barat, mulai dari ketersediaan hunian terjangkau, polusi udara, hingga efektivitas transportasi publik.
Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan aksi nyata di lapangan daripada sekadar tataran wacana.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Ahmad Ruslan, menegaskan bahwa penyelesaian masalah warga harus menyentuh akar persoalan di tingkat bawah secara konsisten.
"Harus aktif dalam pendampingan UMKM, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta advokasi warga dalam berbagai persoalan sehari-hari," ujar Ahmad Ruslan dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).
Ruslan menilai persoalan lingkungan di Jakarta Barat memerlukan penanganan yang lebih taktis.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan digitalisasi layanan publik untuk memotong birokrasi yang rumit dan memudahkan masyarakat mengakses hak-hak dasarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Fraksi PKB lainnya, Uwais El Qoroni, menambahkan bahwa relevansi kinerja pemangku kebijakan diukur dari seberapa cepat mereka merespons dinamika masalah perkotaan.
"Harus hadir dan relevan, melalui pendekatan berbasis komunitas melalui dialog warga dan kolaborasi dengan berbagai elemen lokal," tutur Uwais.
Menurut Uwais, pendekatan berbasis komunitas dan dialog langsung dengan warga merupakan metode paling efektif untuk menyerap keluhan terkait tata kelola lingkungan, khususnya di pemukiman padat penduduk.
Baca Juga: Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
Melalui keterlibatan aktif elemen lokal tersebut, penanganan masalah seperti polusi udara diharapkan dapat menghasilkan solusi jangka panjang yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Konsistensi antara pesan dan tindakan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur