News / Nasional
Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB
Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026). [Suara.com/Novian Ardiansyah]
Baca 10 detik
  • Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, enggan memberikan konfirmasi pasti terkait isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
  • Isu reshuffle mencuat pada Senin, 27 April 2026, di Istana Kepresidenan Jakarta dengan menyasar posisi strategis KSP dan Bakom RI.
  • Muhammad Qodari menegaskan bahwa penentuan komposisi menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif mutlak milik Presiden Prabowo Subianto.

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kabar perombakan kabinet atau reshuffle sore ini.

Ditanya awak media usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini tidak mengonfirmasi perihal kabar tersebut.

"Ya nanti kita lihat aja ya," ujar Bahlil menanggapi perihal kabar reshuffle di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, saat ditanya apakah ada pembahasan mengenai reshuffle dalam rapat bersama Prabowo siang ini, Bahlil tidak menjawab lugas.

"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," kata Bahlil.

Sebelumnya, kabar perombakan kabinet kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle sore ini.

Beredar informasi salah satu yang akan dirotasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Qodari dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sementara posisi KSP yang ditinggalkan Qodari dikabarkan akan digantikan oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

Diketahui, saat ini mantan Kepala Staf TNI AD tersebut menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Menanggapi informasi tersebut, Qodari memberikan jawaban. Ia tidak membenarkan atau menampik.

Qodari sebatas menjelaskan bahwa bongkar pasang menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu semua prerogatif Presiden," kata Qodari kepada Suara.com, Senin (27/4/2026).

"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden," sambung Qodari.

Load More