Singapura soal Selat Hormuz: Melintas Itu Hak, Bukan Hak Istimewa karena Membayar!

Bagi Singapura, aturan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memiliki dampak nyata bagi keamanan ekonomi dunia.

“Bagi Singapura dan dunia, rezim lintas transit di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) bukanlah pertanyaan abstrak tentang doktrin hukum, melainkan pertanyaan dengan implikasi nyata bagi keamanan ekonomi global dan stabilitas internasional.”

Perdana Menteri Lawrence Wong sebelumnya juga memberikan peringatan keras mengenai bahaya menjadikan jalur air sebagai senjata politik.

Pada pertengahan April, PM Wong menegaskan bahwa membiarkan pihak mana pun mempersenjatai jalur internasional secara ilegal adalah preseden buruk.

Menteri Koordinator Keamanan Nasional, K Shanmugam, turut menyatakan kewaspadaan Singapura terhadap praktik komersialisasi hak navigasi.

Beliau mengatakan, Singapura “sangat waspada” ketika negara lain memperlakukan hak dan kebebasan navigasi sebagai hak istimewa diskresioner untuk dinegosiasikan atau dibayar.

Dalam upayanya, Singapura telah bersinergi dengan negara kepulauan lain seperti Fiji, Jamaika, dan Malta untuk mendesak pemulihan jalur Hormuz.

Zhulkarnain memuji kerja sama yang telah terjalin antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia dalam mengelola Selat Malaka secara efektif.

Komitmen negara-negara tetangga ini mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap UNCLOS dan manajemen selat berbasis konsensus bersama.

Baca Juga: Pengamat Ingatkan Risiko Selat Malaka Jadi Arena Konflik, ASEAN Diminta Bertindak Cepat

Beliau menegaskan, “Sangat jelas bahwa kita semua mendapat manfaat dari keselamatan dan perlindungan jalur air yang kritis.”

Singapura berjanji untuk terus berkontribusi dalam menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka bagi industri pelayaran dan pelaut.

Zhulkarnain menutup pernyataannya dengan harapan agar konflik di Timur Tengah dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomasi.

“Pada akhirnya, kami mengharapkan solusi diplomatik terhadap konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah yang akan membawa perdamaian dan stabilitas abadi bagi kepentingan global kita.”

Krisis di Selat Hormuz dipicu oleh eskalasi konflik di Iran yang melibatkan serangan militer pada awal tahun ini.

Penutupan jalur ini memaksa dunia menaruh perhatian lebih pada Selat Malaka sebagai jalur alternatif utama distribusi energi global.

Munculnya wacana pengenaan tarif tol di Selat Malaka oleh pihak tertentu sempat memicu kekhawatiran meski kemudian diklarifikasi, mempertegas pentingnya posisi Singapura dalam membela kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.