Hizbollah Kecam Diplomasi Lemah Lebanon dengan Israel, Tuntut Pelucutan Senjata

Suara.com - Pemimpin tertinggi Hizbollah Naim Qassem secara tegas menutup pintu negosiasi langsung antara otoritas Lebanon dengan pihak Israel.

Langkah ini diambil di tengah upaya diplomatik yang dianggap merugikan kedaulatan negara dan mengabaikan martabat perlawanan rakyat.

Dikutip dari Anadolu, Qassem menekankan bahwa perjuangan bersenjata tetap menjadi satu-satunya benteng pertahanan Lebanon dalam menghadapi ekspansi militer yang masih berlangsung.

Penolakan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah Lebanon agar tidak memberikan konsesi cuma-cuma kepada musuh.

Eskalasi di lapangan menunjukkan bahwa gencatan senjata yang ada belum mampu menjamin keamanan warga sipil sepenuhnya.

Naim Qassem memaparkan lima tuntutan krusial yang harus terpenuhi sebelum membicarakan stabilitas kawasan secara jangka panjang.

Poin pertama mencakup penghentian total seluruh serangan Israel yang menyasar wilayah darat, lautan, maupun ruang udara Lebanon.

Selanjutnya Hezbollah menuntut penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh jengkal tanah Lebanon yang saat ini masih diduduki.

Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah pembebasan para tahanan yang masih mendekam di dalam penjara Israel.

Baca Juga: Trump Ngambek Soal Nuklir, Buntu Negosiasi AS-Iran Bikin Harga Minyak Jadi USD 107

Hizbollah juga mendesak jaminan kepulangan bagi seluruh warga sipil ke desa dan kota asal mereka tanpa terkecuali.

Tuntutan kelima yang diajukan oleh kelompok ini berfokus pada proses rekonstruksi besar-besaran pasca kerusakan akibat peperangan.

Qassem melontarkan kritik tajam terhadap putaran pembicaraan yang berlangsung di Washington di bawah naungan Amerika Serikat.

Hezbollah menilai keterlibatan dalam dialog tersebut merupakan bentuk ketundukan otoritas Lebanon yang sangat tidak perlu dilakukan.

“Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas (Lebanon) bergegas memberikan konsesi cuma-cuma yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah ketundukan,” ujar Qassem.

Sikap ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap langkah politik yang diambil tanpa memperhitungkan kekuatan posisi tawar di lapangan.

Hizbollah tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menyerahkan aset militer mereka selama ancaman kedaulatan masih nyata.

Qassem menyatakan bahwa kelompoknya akan terus melanjutkan perlawanan defensif untuk melindungi hak-hak rakyat Lebanon yang tertindas.

“Masuknya poin dan solusi adalah dengan mencapai lima poin sebelum hal lainnya,” tegasnya saat merinci persyaratan damai.

Ia berpendapat bahwa pemerintahan saat ini kehilangan legitimasinya jika terus mengabaikan hak-hak dasar dan tanah airnya sendiri.

“Otoritas ini tidak dapat berlanjut sementara mereka melepaskan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan menghadapi rakyatnya yang melawan,” tambah Qassem.

Hizbollah mendesak para pembuat kebijakan untuk kembali kepada semangat persatuan rakyat dan tidak terjebak dalam kepentingan faksi.

Stabilitas politik Lebanon dianggap hanya bisa dicapai melalui konsensus nasional yang telah disepakati dalam sejarah panjang negara tersebut.

“Pintu masuk dan solusi adalah untuk mencapai lima poin sebelum hal lain,” Qassem kembali memberikan penekanan pada prioritasnya.

Ia menyerukan agar penguasa merangkul seluruh elemen masyarakat guna membangun kekuatan kolektif yang berlandaskan pada hukum dasar yang berlaku.

“Otoritas ini tidak dapat berlanjut sementara ia memberikan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah dan menghadapi rakyatnya yang melawan,” kata Qassem dengan nada memperingatkan.

Pihak Hezbollah mengingatkan pentingnya menjaga integritas konstitusi Lebanon di tengah badai krisis keamanan dan politik yang melanda.

Naim Qassem mengajak pemerintah untuk melihat kembali dasar negara sebagai panduan utama dalam mengambil kebijakan strategis nasional.

“Otoritas ini tidak dapat berlanjut sementara ia melepaskan hak-hak Lebanon, mengakui tanah dan menghadapi orang-orangnya yang bertahan,” tuturnya lagi.

Hizbollah menyerukan kepada otoritas Lebanon untuk “kembali kepada rakyat mereka untuk menyatukan mereka, sehingga mereka bukan otoritas faksi melainkan rakyat, berdasarkan konsensus yang membentuk Kesepakatan Taif, yang mendasari konstitusi kita saat ini.”

Langkah ini dianggap krusial agar Lebanon tidak semakin terperosok dalam pengaruh asing yang merusak kedaulatan internal mereka.

Konflik antara Lebanon dan Israel telah mengakibatkan jatuhnya lebih dari 2.500 korban jiwa sejak awal Maret 2026.

Data resmi menunjukkan bahwa sekitar 1,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat serangan udara dan darat yang masif.

Meskipun gencatan senjata sempat disepakati pada April 2026, pelanggaran di lapangan terus memicu baku tembak dan serangan drone.

Hizbollah mengeklaim tindakan militer mereka merupakan respons balasan atas kegagalan Israel mematuhi kesepakatan damai sementara yang dimediasi internasional.

Ketegangan semakin memuncak setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata di tengah keraguan faksi perlawanan di Lebanon.